Korupsi ditengarai masih masif di Papua. Dampak nyata kesejahteraan di Papua belum bisa tercapai.

Konflik di Papua semakin panas setelah KKB menyerang 25 personel kepolisian di Kepulauan Yapen, Papua, pekan lalu. Arah pembangunan di Papua dianggap tak mampu mendorong kesejahteraan rakyat.

Komnas HAM periode 2022-2027 menempatkan persoalan Papua sebagai salah satu prioritas kerja. Empat masalah besar di Papua mesti dituntaskan. 

Kekerasan bersenjata yang mengorbankan warga sipil Papua berlanjut. Solusi damai lewat dialog politik tersendat. 

Jaksa menuntut ringan terdakwa tunggal kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Paniai. Mengabaikan rekomendasi Komnas HAM.

Pertemuan Firli Bahuri dengan Lukas Enembe kian merusak muruah lembaga antirasuah. Lengkap sudah coreng-moreng wajah KPK di era pemerintahan Jokowi. 

KPK akan mengerahkan tim IDI untuk memeriksa kesehatan Lukas Enembe. Hasil pemeriksaan IDI serta tim dokter KPK menjadi rujukan kelanjutan pengusutan kasus korupsi Lukas. 

Firli Bahuri diduga kuat melanggar Pasal 36 UU KPK karena bertemu dengan Lukas Enembe—tersangka korupsi di KPK. Pasal itu secara tegas melarang pimpinan KPK berhubungan dengan tersangka korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.

Pihak Lukas Enembe mengklaim memiliki tambang emas di Tolikara, Papua, sebagai salah satu sumber kekayaannya. Tambas emas yang dimaksudkan tak tercatat di LHKPN.

Komnas HAM mengungkap temuan baru kasus pembunuhan dengan mutilasi empat warga Mimika di Papua. Pengadilan koneksitas didorong untuk dibentuk guna menyidangkan para pelaku.

Pemerintah berusaha memperkuat pendanaan proyek jalan Trans Papua lewat skema kemitraan. Tingkat kerumitan proyek ini masih sangat tinggi karena faktor alam dan sosial.

Transaksi senjata api dan amunisi di Papua dan Papua Barat mencapai nilai miliaran rupiah dalam sepuluh tahun terakhir. Melibatkan oknum aparat keamanan. 

Kasus mutilasi empat warga Mimika, Papua, yang diduga didasari modus penjualan senjata api tidak bisa dianggap sepele. Harus diusut tuntas.

Polisi menggelar rekonstruksi kasus mutilasi empat warga sipil Papua. Para tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP.

Pemerintah menargetkan Perpu Pemilu terbit paling lambat pada Oktober mendatang. Perpu ini akan mengubah sejumlah pasal dalam UU Pemilu agar tiga provinsi baru di Papua dapat mengikuti Pemilu 2024.

Kasus mutilasi empat warga Papua diliputi kontroversi. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka menampik tudingan seorang korban sebagai anggota mereka. 

Polri dan TNI didesak untuk mengusut perdagangan senjata yang mencuat dalam kasus mutilasi di Mimika, Papua Tengah. Diduga bukan tindak kriminal biasa.

Pembunuhan keji empat warga Papua yang melibatkan anggota TNI berpotensi memicu eskalasi konflik. Dampak buruk pendekatan keamanan.

Sejumlah perempuan adat berinisiatif membentuk sekolah adat bagi masyarakat di Lembah Grime Nawa di Papua. Mereka berjibaku merawat bahasa adat yang nyaris terlupakan.

Pemerintah tak serius menangani pengungsi Papua. Krisis kemanusiaan terus membesar tanpa dialog perdamaian.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di tiga daerah otonomi baru di Papua disarankan mengikuti pola yang pernah diterapkan di Kalimantan Utara dalam Pemilu 2014.

Eskalasi konflik di Papua terus meningkat seusai pemekaran Papua lewat pembentukan tiga provinsi baru. Kepolisian masih menerapkan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua.

Pasukan OPM yang menyerang Distrik Kenyam itu dipimpin oleh Egianus Kogoya. Sebagian besar korban adalah warga pendatang.

Keputusan Jakarta membentuk provinsi baru di Papua tak lepas dari pendekatan keamanan. Berpotensi mempertajam konflik di sana.

Rencana pengesahan tiga provinsi baru di Papua sebagai daerah otonom baru menuai aksi protes dan ancaman dari masyarakat setempat. Pemekaran provinsi dianggap tak akan menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di Papua.

Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan RUU Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, kemarin. Jatah ASN bagi orang asli Papua dalam RUU Pemekaran Papua tersebut mencapai 80 persen.

Pegiat lingkungan menilai pemekaran Papua menimbulkan ancaman terjadinya penyusutan kawasan hutan dan kerusakan lingkungan. Penerbitan izin perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan berpeluang makin masif.

DPR bertekad mengesahkan RUU Pemekaran Papua, pekan ini. Pengiriman pasukan tambahan menjelang pengesahan dikhawatirkan mempertebal tindakan represif terhadap suara masyarakat.

Agenda pemekaran Papua dan Papua Barat dianggap tak akan menyelesaikan akar masalah di Papua. Pemekaran itu justru berpotensi meningkatkan tensi konflik di Papua.

Pambahasan tiga RUU pemekaran Papua dilakukan secara maraton. Komisi II DPR menargetkan pembahasan ketiga RUU tuntas pada 29 Juni, meski baru dimulai pada Rabu kemarin.

Majelis Rakyat Papua menemui Presiden Jokowi menyampaikan penolakan pemekaran Papua. Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dinilai mempersempit otonomi orang Papua untuk menentukan hak mereka sendiri.

Berbagai upaya menyelesaikan konflik di Papua dianggap tak ada yang baru. Jalan keluar yang ditawarkan pemerintah saat ini merupakan pengulangan solusi terdahulu.

Berbagai elemen masyarakat di Papua tetap mendesak pemerintah membatalkan pemekaran Provinsi Papua. Pemekaran ini dianggap akan merugikan orang asli Papua.

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan hak jawab atas artikel "Indonesia Membantah, Investigasi Independen Ditagih" yang terbit di Koran Tempo edisi 8 Maret 2022. 

Komnas HAM berupaya menggelar dialog damai dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka. Upaya dialog damai di Papua sepenuhnya dilakukan Komnas HAM tanpa melibatkan negara ketiga atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasukan TPNPB-OPM mengintai selama sepekan, lalu menyerang pasukan TNI Angkatan Laut di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Tiga anggota marinir tewas tertembak.

Kawasan tambang emas Wabu di Papua disebut-sebut sebagai lokasi konflik tentara dan polisi dengan kelompok pro-kemerdekaan yang berujung kekerasan terhadap warga lokal. Warga Intan Jaya tidak pernah tahu dan diajak bicara mengenai tambang tersebut.

Sejumlah tokoh gereja di Papua ragu akan rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menginisiasi dialog damai. Komnas HAM diminta berfokus pada penyelesaian persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Pemekaran provinsi di Papua ditengarai bakal memperumit sejumlah persoalan, terutama konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan masifnya korupsi di daerah. Pemekaran wilayah pada 2002 dan 2008 justru memicu deforestasi.

Sejumlah pegiat mengkritik wacana pemerintah membentuk daerah otonomi baru (DOB) pemekaran wilayah di Papua. Penambahan jumlah provinsi ditengarai akan memperluas pelanggaran HAM di Papua.

Berbagai kalangan menolak pemekaran wilayah di Papua. Proses pemekaran dinilai tidak transparan dan bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Pemerintah dan DPR merampungkan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah di Papua. Pemekaran di Papua disebut-sebut dilakukan tanpa ada provinsi percobaan lebih dulu.

Cecilia Jimenez-Damary, Pelapor Khusus PBB untuk isu pengungsi, menekankan pentingnya investigasi independen perihal dugaan pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah Indonesia berhak menjawab tuduhan itu. 

Indonesia menanggapi tuduhan pelapor khusus PBB tentang pelanggaran HAM di Papua. Laporan terhadap kondisi HAM di Papua bukan yang pertama.

Sejumlah tokoh Papua serempak membenarkan temuan Pelapor Khusus PBB bahwa aparat keamanan diduga menghalangi bantuan untuk pengungsi Papua. Bukan tidak mungkin nanti PBB mengirim tim investigasi jika Indonesia tak kunjung memperbaiki pendekatan dari militeristik menjadi kemanusiaan.

Temuan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB tentang berbagai kasus pembunuhan di Papua pernah ditelusuri Komnas HAM. Ada pengusutan kasus pembunuhan yang mandek hingga kini.

Pemerintah diminta bersungguh-sungguh menjawab surat permintaan klarifikasi dugaan pelanggaran HAM di Papua. Perlu penelitian dan kajian mendalam sebelum meresponsnya.

Pemerintah berupaya merumuskan jawaban atas permintaan klarifikasi para pemegang amanat prosedur khusus Dewan HAM PBB. Ada empat kasus yang disorot pelapor khusus soal Papua.

Tiga Pelapor Dewan HAM PBB mengirim surat tuduhan dan permintaan klarifikasi kepada pemerintah Indonesia perihal situasi HAM di Papua. Komnas HAM menilai bukan soal jawaban ke PBB, melainkan upaya memastikan kondisi hak asasi di Papua yang seharusnya membaik. 

Pemerintah Indonesia menyiapkan jawaban tentang sejumlah isu di Papua dan Papua Barat. Memberikan penjelasan, bukan meng-counter.

Rozy Brilian, peneliti dari Kontras, mengkritik pendekatan keamanan di Papua yang terbukti tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah harus beralih ke pendekatan kemanusiaan.

Operasi militer akan dihentikan dan digantikan dengan Operasi Damai Cartenz untuk menangani konflik Papua. Para personel yang akan ditempatkan di Papua sedang menjalani pelatihan berbagai keterampilan, dari beternak hingga menjadi guru sekolah.

Tim kejaksaan berada di Paniai, Papua, untuk mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus Paniai. Langkah tim kejaksaan ini terkesan mengulangi penyelidikan Komnas HAM.

Kejaksaan Agung membentuk tim untuk menyidik pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua. Jangan cuma basa-basi.

Berbagai kalangan mendukung opsi penarikan pasukan nonorganik dari Papua. Aktivis Papua pesimistis TNI benar-benar akan mengurangi jumlah personelnya.

Panglima TNI hingga saat ini belum memutuskan posisi pasukan tempur di Papua. Keberadaan prajurit nonorganik dalam mengatasi konflik di Papua menuai sorotan.

Sejumlah tokoh agama, aktivis, dan pegiat kemanusiaan menunggu realisasi pemerintah menerapkan pendekatan humanis dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dialog dinilai sebagai cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang tak berkesudahan di Papua.

TNI akan menggunakan pendekatan teritorial di Papua dan tak lagi menggunakan operasi khusus. Pasukan non-organik akan ditarik atau dileburkan ke komando teritorial.

Frans Maniagasi, koordinator Kelompok Diskusi Sabang-Merauke, menilai pembentukan tim penyidik dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai sulit mengungkap kebenaran kasus ini.

Kejaksaan Agung memutuskan hanya menyidik kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua. Ada dua kasus lain di Wamena dan Wasior yang seharusnya juga dituntaskan.