Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta agar rencana perubahan Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua dilakukan secara komprehensif. Pemerintah pusat dinilai setengah hati.

Majelis Rakyat Papua meminta pemerintah mengubah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua secara menyeluruh lantaran masih banyak ketentuan di dalamnya yang dianggap belum efektif.

Label teroris bisa membuat adu senjata antara aparat dan kelompok kriminal bersenjata semakin besar.

Pemerintah pusat memberi cap teroris bagi semua kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan di Papua. Sebutan itu menyusul penembakan terhadap Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Mayor Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, Ahad lalu. Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Jakarta mengkaji ulang pelabelan tersebut, karena khawatir berdampak buruk secara psikis bagi warganya serta menjadi stigma untuk orang Papua di perantauan. Kalangan pegiat hak asasi manusia pun mempersoalkan sebutan teroris untuk kelompok yang tidak jelas identitasnya itu. 

Polisi menyusun ulang pola operasi di Papua setelah pemerintah menyatakan kelompok bersenjata di daerah itu sebagai teroris. Pelibatan Densus 88 sedang dibicarakan dengan instansi lain.

Sejumlah pegiat hak asasi menilai pemerintah telah salah kaprah melabeli kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai teroris. Utamakan dialog.

Pemerintah pusat memberikan label teroris kepada kelompok bersenjata di Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe menolak pemberian cap ini.

Pengungsian penduduk akibat operasi militer TNI-Polri terhadap kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua, berlanjut. Kini, jumlahnya mencapai ribuan orang.

Kelompok masyarakat sipil mencemaskan operasi militer di Papua atas nama mengejar kelompok bersenjata. Penduduk sipil Papua selalu menjadi korban dari konflik TNI-Polri melawan Organisasi Papua Merdeka.

Kita patut mengutuk tewasnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, juga setiap nyawa yang hilang akibat konflik di Papua.

Memanasnya konflik bersenjata antara aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membuat sejumlah warga Intan Jaya terusir dari kampungnya.

Pemerintah didesak menghentikan pendekatan keamanan dan memperbaiki komunikasi dengan warga Papua.

Deforestasi Indonesia mengarah ke Papua dan Papua Barat, yang dalam dua dekade terakhir menyusut 663.443 hektare.

Pengembalian uang batal dilakukan karena kantor LPDP tertutup akibat pandemi.

“Kapolres sudah laporkan ke saya, tapi tetap kami turun untuk dalami,” kata Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Tornagogo Sihombing kepada Tempo, kemarin.