maaf email atau password anda salah

MEDIA TEMPO LAINNYA
Majalah Tempo
Tempo English
Tempo.co
BERLANGGANAN

Hujan Kritik Pemekaran Wilayah di Papua

Sejumlah pegiat mengkritik wacana pemerintah membentuk daerah otonomi baru (DOB) pemekaran wilayah di Papua. Penambahan jumlah provinsi ditengarai akan memperluas pelanggaran HAM di Papua.

Kamis, 17 Maret 2022

arsip tempo : 171404858971.

Audiensi pertemuan Komnas HAM RI dengan Amnesty Internasional Indonesia dan Majelis Rakyat Papua (MRP) membahas persoalan di Papua, mulai dari pelanggaran HAM yang terjadi di Papua hingga wacana pemekaran Papua di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, 11 Maret 2022. TEMPO/ Faisal Ramadhan. tempo : 171404858971.

JAKARTA – Sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan mengkritik wacana pemerintah membentuk daerah otonomi baru (DOB) sebagai bagian dari pemekaran wilayah di Papua. Manajer Advokasi Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (Elsam), Muhammad Busyrol Fuad, mengatakan pemerintah semestinya berfokus pada persoalan penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan menghentikan pendekatan militeristik di Papua.

Menurut Fuad, dua

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo
Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit
Berlangganan

Lihat Paket Lainnya

Avit Hidayat

Papua Konflik Pemekaran Wilayah Pemekaran wilayah Konflik Papua Pelanggaran HAM di Papua
Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 25 April 2024

  • 24 April 2024

  • 23 April 2024

  • 22 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan