Pemekaran Wilayah di Bumi Cenderawasih Minim Partisipasi
Pemekaran provinsi di Papua ditengarai bakal memperumit sejumlah persoalan, terutama konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan masifnya korupsi di daerah. Pemekaran wilayah pada 2002 dan 2008 justru memicu deforestasi.
arsip tempo : 172585943175.
JAKARTA -- Pegiat hak asasi manusia dan para peneliti organisasi masyarakat sipil menilai pemerintah hendak memaksakan rencana pemekaran wilayah di tanah Papua tanpa melibatkan masyarakat. Pemekaran di Bumi Cenderawasih ini juga dianggap tergesa-gesa karena Komisi II DPR yang membidangi otonomi daerah disebut belum menyepakati jumlah pembentukan provinsi.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, khawatir rencana pembentukan pro
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
