maaf email atau password anda salah
Proses pembahasan amendemen UUD 1945 bakal menjadi bola liar bila publik tak ikut mengawasi. Belajar dari manuver partai yang mendukung penundaan Pemilu 2024, pakar hukum khawatir elite politik memboncengi amendemen konstitusi. Rawan disusupi agenda selundupan perihal penambahan masa jabatan presiden.
Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi. Seperti halnya Partai Gerindra yang lebih dulu putar haluan, dalam dua pemilihan presiden terakhir, PAN merupakan seteru pengusung Jokowi. PAN meninggalkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dari barisan oposisi yang kian mengempis. Agenda politik, seperti reshuffle kabinet dan amendemen konstitusi, kembali berembus kencang.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) gencar menggalang dukungan dari sejumlah universitas untuk memuluskan rencana amendemen UUD 1945, khususnya ihwal pemberlakuan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara. Namun MPR tak melibatkan lagi pakar yang menolak amendemen dalam serial diskusi di kampus-kampus itu.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.