maaf email atau password anda salah


Agar Tak Jadi Bola Liar

Sejumlah anggota dan pemimpin DPD menolak amendemen UUD 1945 yang membahas pasal tentang masa jabatan presiden. Penolakan direncanakan menjadi sikap lembaga.

arsip tempo : 171821533097.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti (tengah) bersama Wakilnya Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) dan Nono Sampono dalam Rapat Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 6 Mei 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis. tempo : 171821533097.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah menolak gagasan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Meski sebagian besar anggota DPD mendorong amendemen UUD 1945, mereka menolak jika perubahan konstitusi itu menyentuh Pasal 7, yang membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Sejumlah pemimpin DPD akan menjadikan penolakan itu sebagai sikap resmi kelembagaan. Ketua Komite Otonomi Daerah, Fachrul Razi, mengatakan rencan

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 12 Juni 2024

  • 11 Juni 2024

  • 10 Juni 2024

  • 9 Juni 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan