Pimpinan MPR menjamin pembahasan amendemen UUD 1945 hanya akan berfokus pada penyusunan haluan negara.
Ketua MPR periode 2014–2019 Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Istana Merdeka, 14 April 2016. Dok. Setkab/Oji
. tempo : 168602247534_
JAKARTA – Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjamin rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kali ini hanya akan membahas penyusunan pokok-pokok haluan negara (PPHN). PPHN ini menjadi pengganti Garis-garis Besar Haluan Negara, yang dihapus MPR dalam amendemen konstitusi pertama, dua dekade silam.
Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Pengkajian Ketatanegaraan, Syariefuddin Hasan, mengatakan saat ini lembaganya te
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.