maaf email atau password anda salah
Komnas HAM berkali-kali mendesak pemerintah untuk mengusut kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi tak digubris. Upaya non-yudisial dan sejumlah terduga pelanggar HAM di lingkaran kekuasaan menguatkan keraguan akan keseriusan pemerintah menuntaskan kasus HAM.
Lin Che Wei menjadi tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO. Kejaksaan Agung menyebutkan analis keuangan itu ikut mengatur pemberian izin persetujuan ekspor minyak sawit mentah di Kementerian Perdagangan kepada perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan CPO dalam negeri (DMO). Sebulan setelah larangan ekspor berlaku, minyak goreng tak kunjung mendekati harga eceran tertinggi Rp 14 ribu per liter.
Pengusaha dan penasihat kebijakan di sejumlah lembaga pemerintahan, Lin Che Wei, menjadi tersangka kelima dalam dugaan kasus korupsi izin ekspor CPO (crude palm oil). Ia diduga terlibat dalam perumusan kewajiban domestic market obligation CPO dan berjanji menghubungkan pengusaha sawit dengan Kementerian Perdagangan.
Pengusutan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya terus bergulir. Setelah menetapkan empat tersangka, Kejaksaan Agung masih memeriksa sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan dan petinggi perusahaan swasta. Puluhan perusahaan mendapat izin ekspor minyak sawit di tengah krisis minyak goreng dalam negeri.
KPK tidak pernah membeberkan hasil supervisi lembaganya dalam perkara suap pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung, yang menjerat jaksa Pinangki dan Joko Tjandra. KPK justru menghentikan supervisi ketika kejaksaan menghentikan penyidikan sebelum mengungkap aktor utama rasuah tersebut.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.