JAKARTA – Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan pihaknya akan mempelajari laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan tiga jaksa penyidik Pinangki Sirna Malasari terkait dengan kasus Joko Tjandra. Setelah mempelajarinya, Komisi Kejaksaan akan meminta penjelasan dan keterangan kepada terlapor.
Barita menuturkan pihaknya akan memanggil terlapor dan menanyakan substansi yang dilaporkan ICW. Setelah itu, mereka akan menelaah apakah pokok persoalan yang dilaporkan sudah dapat dijawab melalui penjelasan oleh terlapor. "Kami akan minta penjelasan dan akurasi yang dilakukan kejaksaan saat penanganan kasus ini," kata dia saat dihubungi Tempo, kemarin.
Menurut Barita, komisinya akan mengadakan rapat internal setelah mendengarkan penjelasan dari terlapor. Jika masih belum menjawab dugaan yang dilaporkan ICW, pihaknya dapat melakukan pemanggilan kembali untuk mendapatkan penjelasan lanjutan. Hasil akhir penanganan dugaan pelanggaran di Komisi Kejaksaan adalah pemberian rekomendasi hukuman dan imbalan.
Kalau memang terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga jaksa penyidik kasus Pinangki, Barita menjelaskan, pihaknya bisa merekomendasikan pemberian hukuman. Bentuknya bisa berupa penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, pencopotan jabatan struktural, serta pencopotan sebagai aparat sipil negara. "Itu prosedurnya begitu, tak hanya pada kasus ini," ujar dia.
Barita mengatakan belum membaca keseluruhan isi laporan tersebut. Ia menangkap ada kekecewaan dalam dakwaan terhadap Pinangki di persidangan. Sebab, dakwaan tidak menyentuh substansi yang diangkat ke publik, terutama soal pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
ICW melaporkan tiga jaksa penyidik perkara yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari ke Komisi Kejaksaan. Inisial mereka adalah SA, WT, dan IP. Mereka diduga melanggar kode etik saat menyidik perkara tersebut, yakni melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
ICW menduga ketiga penyidik tidak menggali kebenaran materiil berdasarkan keterangan Pinangki saat bertemu dengan Joko Tjandra pada 12 November 2019. Para jaksa penyidik itu juga diduga tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan bidang pengawasan Kejaksaan Agung. Lalu, penyidik diduga tidak mendalami peran-peran pihak yang selama ini diisukan terlibat dalam perkara, seperti pendalaman inisial "bapakmu", "BR", dan "HA". ICW juga menduga penyidik tidak berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses pelimpahan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi.
Peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan Komisi Kejaksaan dapat memverifikasi poin-poin dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Ia mencontohkan poin mengenai dugaan jaksa tidak menggali kebenaran materiil, tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan bidang pengawasan kejaksaan agung, dan tidak mendalami peran-peran pihak yang diisukan terlibat perkara. Menurut Kurnia, hal itu dapat dilakukan dengan meminta salinan berita acara pemeriksaan Pinangki kepada bidang pengawasan Kejaksaan Agung.
Dari sana, kata Kurnia, Komisi Kejaksaan bisa menelaah lebih jauh dan melihat apakah benar Pinangki sempat berkata bahwa ia melaporkan pertemuannya dengan Joko Tjandra di luar negeri kepada atasannya. Keterangan itu juga harus dikonfrontasi kepada para penyidik yang dilaporkan. "Mereka harus dipanggil Komisi Kejaksaan," kata Kurnia saat dihubungi Tempo, kemarin.
Kurnia juga berharap Komisi Kejaksaan dapat memanggil KPK untuk memverifikasi dugaan ICW bahwa Kejaksaan Agung tak pernah berkoordinasi dengan komisi antirasuah sebelum melimpahkan kasus Pinangki ke pengadilan tindak pidana korupsi. "Temuan-temuan ini nantinya harus dilaporkan Komisi Kejaksaan kepada presiden dan juga kepada publik," ucap dia.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono enggan menjawab pertanyaan Tempo perihal laporan ini. Ia menjawab singkat bahwa dirinya belum mendapat informasi ihwal pelaporan ini. "Maaf, saya belum konfirmasi," kata dia saat dihubungi, kemarin.
DIKO OKTARA
Penyidikan Tak Mendalam
Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga tiga penyidik Kejaksaan Agung yang menangani perkara korupsi jaksa Pinangki Sirna Malasari melanggar kode etik, yaitu Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Ketiga penyidik itu dilaporkan ke Komisi Kejaksaan, kemarin. Berikut ini dugaan pelanggaran etik ketiga jaksa penyidik berdasarkan laporan ICW.
Diduga tidak menggali kebenaran materiil berdasarkan keterangan dari Pinangki.
Ketiga jaksa penyidik ditengarai tak menggali lebih dalam pertemuan antara Joko Soegiarto Tjandra dan Pinangki serta Rahmat pada 12 November 2019 di Kuala Lumpur. Khususnya perihal pengakuan Pinangki yang menyebutkan bahwa Joko percaya begitu saja kepada dirinya untuk mengurus permohonan fatwa dari lembaganya ke Mahkamah Agung. Padahal Pinangki hanya menjabat Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung dan tak berwenang membuat permohonan fatwa.
Diduga tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan bidang pengawasan Kejaksaan Agung.
Penyidik diduga tak mendalami informasi di banyak pemberitaan, yang mengutip hasil pemeriksaan bidang pengawasan Kejaksaan Agung bahwa Pinangki sempat melaporkan pertemuannya dengan Joko Tjandra di Kuala Lumpur kepada atasannya.
Diduga tidak mendalami peran-peran pihak yang selama ini sempat diisukan terlibat dalam perkara Pinangki.
Penyidik diduga tak mendalami informasi beberapa istilah dan inisial yang sempat muncul dalam perkara Pinangki, seperti kata "bapakmu", "BR", dan "HA".
Penyidik diduga tidak berkoordinasi dengan KPK dalam proses pelimpahan perkara Pinangki ke pengadilan tindak pidana korupsi.
Pada 4 September lalu, KPK menerbitkan surat perintah supervisi terhadap penanganan perkara Pinangki di Kejaksaan Agung. Setelah itu, menurut ICW, semestinya setiap tahap penanganan perkara di Kejaksaan Agung dikoordinasikan dengan KPK. Tapi Kejaksaan diduga langsung melimpahkan berkas perkara Pinangki ke pengadilan tanpa berkoordinasi dengan KPK lebih dulu.
TEKS: DIKO OKTARA
