MK menolak uji materi pasal-pasal kontroversial dalam KUHP yang baru. Melanggengkan ancaman bagi kebebasan masyarakat sipil. 

Bagaimana pasal penghinaan presiden dalam KUHP baru membuka jalan mulus ke arah otoritarianisme.

Pemerintah dan DPR menyepakati pidana penjara bagi orang yang menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Delik ini berpotensi multitafsir dan menjadi alat penguasa untuk membungkam aktivis.

Pemerintah mempertahankan pasal-pasal larangan menghina presiden, kekuasaan umum, dan lembaga negara dalam rancangan terbaru KUHP. Di era kolonial, penguasa Belanda memakai pasal serupa untuk memenjarakan para pejuang kemerdekaan. Rawan dipakai untuk membungkam aktivis dan kaum oposisi.

Komisi Hukum DPR serta Kementerian Hukum dan HAM menyetujui RKUHP segera disahkan meski masih memuat sejumlah pasal kontroversial. Pasal penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden tetap dimuat dalam RKUHP.

Pemerintah dan DPR jangan memaksakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akhir tahun ini. Masih banyak pasal bermasalah.

DPR berencana mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang pada akhir tahun ini. Draf terbaru RKUHP tetap memuat pasal tentang penyerangan harkat dan martabat presiden serta penghinaan terhadap pemerintah.

Herdiansyah Hamzah, anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), mengkritik intelektual yang menjauhkan diri dari publik. Dapat melahirkan monster intelektual.

Komnas HAM serta masyarakat sipil meminta pemerintah dan DPR menghapus pasal-pasal yang melanggar HAM dalam RKUHP. Pemerintah justru menyarankan agar pihak yang tak menyetujui revisi KUHP menggugat ke MK setelah disahkan.

Rancangan Undang-Undang KUHP mengandung sejumlah masalah. Menghidupkan kembali pasal-pasal kolonial yang seharusnya sudah dihapus.

Pidana kejahatan terhadap kebencian merupakan aturan baru dalam RKUHP. Terobosan hukum ini terserak di antara banyak pasal yang dianggap masih bermasalah.

Pemerintah mempertahankan pasal-pasal yang berpotensi memberangus kebebasan sipil di RKUHP. Lebih represif ketimbang penjajah.

Pemerintah dan DPR bersepakat akan memasukkan RKUHP dalam prolegnas prioritas 2021, Juni ini.

Thailand dan Jepang hanya mengatur pasal penghinaan terhadap raja, ratu, atau kaisar.

Meski banyak dikritik membahayakan kemerdekaaan berpendapat, pemerintah berkukuh mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP.  

Pemerintah berkukuh mencantumkan pasal penghinaan terhadap presiden—dengan ancaman hukuman lebih berat bila dilakukan lewat media sosial—dalam rancangan revisi KUHP. Pemerintah berdalih pasal tersebut berbeda dengan klausul yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena menjadi delik aduan yang mensyaratkan laporan dari presiden. Dianggap sebagai pasal karet yang rawan menjadi alat represi.

Sebagian fraksi menghendaki pasal-pasal penghinaan presiden tidak memuat sanksi pidana.