Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.

Penghinaan Presiden

  • Dalih Delik Aduan Presiden

    Pemerintah berkukuh mencantumkan pasal penghinaan terhadap presiden—dengan ancaman hukuman lebih berat bila dilakukan lewat media sosial—dalam rancangan revisi KUHP. Pemerintah berdalih pasal tersebut berbeda dengan klausul yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena menjadi delik aduan yang mensyaratkan laporan dari presiden. Dianggap sebagai pasal karet yang rawan menjadi alat represi.

Edisi Sebelumnya

Jumat, 24 September 2021
Kamis, 23 September 2021
Rabu, 22 September 2021
Selasa, 21 September 2021
Senin, 20 September 2021
Minggu, 19 September 2021
Sabtu, 18 September 2021
Jumat, 17 September 2021