maaf email atau password anda salah
Surat Edaran Kemendagri yang mengizinkan sejak dini kepada penjabat kepala daerah untuk memecat hingga memutasi ASN diduga mengarah pada sentralisasi kekuasaan. Wewenang penjabat kepala daerah itu bisa saja digunakan untuk memaksakan kehendak pemerintah pusat untuk kepentingan Pemilu 2024.
Kebocoran data pribadi makin marak. Data 1,3 miliar nomor seluler dan nomor induk kependudukan kembali diperjualbelikan oleh pembobol data. Di tengah lambannya pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, pemerintah dan operator telekomunikasi kompak lepas tangan atas kebocoran data yang meningkatkan ancaman kejahatan terhadap masyarakat tersebut.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah menyerahkan daftar pejabat pimpinan tinggi yang dinilai melanggar netralitas ke Presiden Jokowi sebelum penunjukan penjabat kepala daerah. KASN belum memastikan apakah daftar itu menjadi rujukan Presiden dan Kementerian Dalam Negeri.
Pelantikan Brigadir Jenderal Andi Chandra menjadi penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, dinilai bertentangan dengan undang-undang. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Kepala BIN Sulawesi Tengah itu karena pertimbangan keamanan.
Sejumlah kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah mulai merekam data e-KTP untuk transgender. Komunitas ini mendapat pelayanan yang sama dengan masyarakat umum lainnya. Kolompok pendamping pun mendorong dan mengajak para transpuan segera memiliki e-KTP.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.