maaf email atau password anda salah


Mendesak Transparansi Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Kementerian Dalam Negeri seharusnya membuat aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah. Transparansi dibutuhkan untuk mencegah adanya penjabat kepala daerah titipan partai politik.

arsip tempo : 173095121733.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kiri) berfoto bersama (kiri ke kanan) Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Pj. Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaludin dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar usai pelantikan di Kemendagri, Jakarta, 12 Mei 2022. ANTARA/Hafidz Mubarak A. tempo : 173095121733.

JAKARTA – Pegiat demokrasi dan ahli hukum tata negara mengkritik rencana Kementerian Dalam Negeri melantik 101 penjabat kepala daerah, tahun ini. Proses penunjukan penjabat kepala daerah itu dianggap tak transparan dan dapat memicu sentralistik kekuasaan.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, menduga ada gelagat buruk pemerintah dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah, baik bupat

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 7 November 2024

  • 6 November 2024

  • 5 November 2024

  • 4 November 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan