Pemilihan Penjabat Rawan Praktik Transaksional
Pemilihan penjabat kepala daerah pada masa transisi rawan praktik kompromi dan transaksional untuk kepentingan pragmatis elite atau pemenangan Pemilu 2024. Pemerintah berjanji tetap mengedepankan asas demokrasi.
JAKARTA — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai proses pemilihan penjabat kepala daerah rawan praktik kompromi dan transaksional untuk kepentingan pragmatis elite atau pemenangan Pemilu 2024. Sebab, pengangkatan penjabat kepala daerah merupakan wewenang pemerintah pusat yang mekanismenya ditengarai tidak terbuka dan tanpa partisipasi masyarakat. "Sejauh ini tidak ada regulasi teknis yang khusus mengatur mekanisme pengisia
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini