maaf email atau password anda salah
Pemerintah memindahkan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di 70 instansi dari Jakarta ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ASN yang akan berlangsung hingga 2024 ini menandai beralihnya pusat pemerintahan. Mereka akan mendapatkan fasilitas dan tunjangan untuk bertugas di ibu kota baru.
Jakarta bakal kehilangan banyak bantuan dari pemerintah pusat bila tidak lagi berstatus ibu kota negara. Pendapatan Jakarta akan melorot karena pelbagai bantuan dana bernilai puluhan triliun rupiah berhenti mengucur. Demikian pula dengan proyek fisik yang selama ini disokong dana pusat. DPR akan mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada awal 2022, sebagai dasar perpindahan pusat pemerintahan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang dijadwalkan mulai awal 2024.
Pemerintah Provinsi Jakarta mengajukan status baru sebagai pusat ekonomi nasional bila kelak tidak lagi menjadi ibu kota. Dengan memiliki kewenangan di bidang investasi, perencanaan wilayah, dan transportasi, Jakarta berharap tetap punya peran sentral sebagai jantung perekonomian Indonesia. Ahli tata kota menilai pemindahan ibu kota negara tidak akan menghilangkan status otonomi khusus Jakarta.
Anggaran negara pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo terseok-seok menanggung beban ganda. Di samping terkuras oleh pandemi, anggaran negara terbebani proyek mercusuar yang seharusnya bukan prioritas. Karena penerimaan pajak seret, menambah utang menjadi tumpuan.
Kementerian PUPR sedang menunggu payung hukum untuk mengerjakan infrastruktur pertama calon ibu kota baru negara di Kalimantan Timur. Saat ini hanya pembangunan proyek reguler yang masih berjalan di sekitar lokasi ibu kota. Salah satunya adalah proyek Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.