Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.

Revisi KUHP | KUHAP

  • Dalih Delik Aduan Presiden

    Pemerintah berkukuh mencantumkan pasal penghinaan terhadap presiden—dengan ancaman hukuman lebih berat bila dilakukan lewat media sosial—dalam rancangan revisi KUHP. Pemerintah berdalih pasal tersebut berbeda dengan klausul yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena menjadi delik aduan yang mensyaratkan laporan dari presiden. Dianggap sebagai pasal karet yang rawan menjadi alat represi.

Edisi Sebelumnya

Kamis, 24 Juni 2021
Rabu, 23 Juni 2021
Selasa, 22 Juni 2021
Senin, 21 Juni 2021
Minggu, 20 Juni 2021
Sabtu, 19 Juni 2021
Jumat, 18 Juni 2021
Kamis, 17 Juni 2021