Konten
Mendesak PSSI Ikut Bertanggung Jawab
PSSI dinilai turut bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Dalam regulasi yang telah disepakati memang disebutkan bahwa penanggung jawab pertandingan adalah panitia penyelenggara.
Nasional Edisi : Sabtu, 8 Oktober 2022
Ragam Temuan Tragedi Kanjuruhan
Sejumlah lembaga mengungkapkan temuan dan sebab terjadinya tragedi Kanjuruhan. Aremania—kelompok suporter Arema FC—melayangkan somasi kepada Presiden.
Berita Utama Edisi : Jumat, 7 Oktober 2022
Rantai Komando Penembak Gas Air Mata
Dua perwira polisi di dalam Stadion Kanjuruhan yang memerintahkan penembakan gas air mata. Masih misteri, siapa yang memerintahkan pasukan yang dilengkapi gas air mata masuk ke stadion 5-10 menit sebelum pertandingan usai.
Berita Utama Edisi : Jumat, 7 Oktober 2022
Teka-teki Gas Air Mata di Kanjuruhan
Penggunaan gas air mata seusai laga derbi di Stadion Kanjuruhan menjadi tanda tanya. Komnas HAM akan menelusuri perencanaan pengamanan selama pertandingan hingga usai.
Berita Utama Edisi : Kamis, 6 Oktober 2022
Ada Indikasi Pelanggaran HAM di Kanjuruhan
Komnas HAM telah mengumpulkan bukti dan menemui sejumlah saksi dalam tragedi Kanjuruhan. Beberapa temuan menunjukkan indikasi pelanggaran HAM.
Berita Utama Edisi : Kamis, 6 Oktober 2022
Isu Penculikan Setelah Tragedi Kanjuruhan
Isu penculikan terhadap suporter klub Arema FC muncul setelah unggahan video tragedi Kanjuruhan beredar. Tim Independen Pencari Fakta mulai bergerak mengusut tragedi itu.
Berita Utama Edisi : Rabu, 5 Oktober 2022
Jatuh Sanksi Seusai Tragedi
Kelalaian panitia pelaksana menjadi salah satu sebab terjadinya tragedi Kanjuruhan. Pemicu kerusuhan diduga adalah pengejaran aparat terhadap dua suporter yang masuk ke lapangan hanya untuk memberikan semangat kepada para pemain Arema FC.
Berita Utama Edisi : Rabu, 5 Oktober 2022
Represi Aparat di Luar Kendali
Banyak saksi menyaksikan kebrutalan polisi dan tentara terhadap suporter yang masuk ke lapangan pertandingan, Stadion Kanjuruhan, Malang. Kekerasan aparat menguatkan adanya pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan.
Berita Utama Edisi : Selasa, 4 Oktober 2022
Rentetan Kejadian Sebelum Korban Berjatuhan
Saksi di lapangan menyebutkan hanya sedikit pintu Stadion Kanjuruhan yang terbuka saat terjadi kerusuhan. Tembakan gas air mata bertubi-tubi dan pintu stadion yang tertutup mengakibatkan banyak suporter Arema meninggal.
Berita Utama Edisi : Selasa, 4 Oktober 2022
Kontroversi di Balik Tragedi Kanjuruhan
Lebih dari 130 orang tewas dalam tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, Sabtu, 1 Oktober 2022. Berbagai pihak memprediksi ancaman kerusuhan dalam laga Arema FC vs Persebaya, tapi diabaikan. Polisi pun melanggar aturan FIFA di stadion soal penggunaan gas air mata.
Berita Utama Edisi : Senin, 3 Oktober 2022
Mengulik Dugaan Korupsi Formula E
Dugaan penyelewengan anggaran dalam penyelenggaraan Formula E sudah berdengung sejak tahun lalu. Ada kecurigaan bahwa pemeriksaan KPK ini terlalu dipaksakan dan bermuatan politis.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 1 Oktober 2022
Tersebab Inkonsistensi Regulasi
Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tahapan verifikasi administrasi. Demi kemudahan berbagai tahapan pemilu.
Nasional Edisi : Sabtu, 1 Oktober 2022
Bukan Hanya Kebebasan Pers yang Terancam
Peretasan terhadap jurnalis dinilai tak hanya mengancam kebebasan pers, tapi juga hak-hak warga negara. Pembiaran oleh penegak hukum juga sama bahayanya.
Nasional Edisi : Jumat, 30 September 2022
Di Balik Peretasan Awak Narasi
Peretasan terhadap awak redaksi Narasi dalam dua pekan terakhir terhitung masif. Motif dan pelaku peretasan masih gelap.
Nasional Edisi : Jumat, 30 September 2022
Menakar Peluang Wajah Baru
NasDem, Demokrat, dan PKS mematangkan koalisi dan dukungan calon presiden 2024. Anies Baswedan punya kans terbesar.
Berita Utama Edisi : Kamis, 29 September 2022
Menagih Konsistensi Eksekusi Putusan Kasus Lingkungan
Pegiat lingkungan mengkritik putusan pengadilan dalam perkara lingkungan. Tak cukup hanya perdata, tapi juga seharusnya pidana serta pidana korporasi.
Nasional Edisi : Rabu, 28 September 2022
Penyidik Cari Bukti untuk Menjerat Korporasi
Penyidik mendalami peran korporasi dalam dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT SIPP. Kegiatan usaha yang mengorbankan lingkungan hidup merupakan kejahatan serius.
Nasional Edisi : Rabu, 28 September 2022
Fokus Perdana Tim Non-Yudisial HAM
Tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat mulai berfokus menginventarisasi sejumlah kasus. Hanya pada rehabilitasi fisik.
Nasional Edisi : Selasa, 27 September 2022
Rencana Koalisi Semakin Solid
Partai Demokrat semakin mantap untuk berkoalisi dengan NasDem dan PKS. Pembahasan calon presiden mengerucut pada nama Anies Baswedan.
Nasional Edisi : Sabtu, 24 September 2022
Menerka Manuver Demokrat Lewat Pernyataan SBY
Partai Demokrat mulai bermanuver menjelang Pemilu 2024 lewat pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bereaksi keras karena pernyataan SBY itu dianggap sebagai tuduhan.
Nasional Edisi : Sabtu, 24 September 2022
Pasal Bermasalah di RUU Sisdiknas
Para pegiat pendidikan menilai RUU Sisdiknas belum layak dibahas di parlemen. Banyak pasal yang dinilai bermasalah.
Nasional Edisi : Jumat, 23 September 2022
Koordinasi Ulang Setelah Penolakan
Kementerian Pendidikan tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya untuk mencermati masukan Badan Legislasi DPR mengenai RUU Sisdiknas. Ada usulan pembentukan panitia kerja nasional untuk menyusun ulang muatan RUU Sisdiknas.
Nasional Edisi : Jumat, 23 September 2022
Dihantui Sejarah Suram Pengadilan HAM
Kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, akhirnya disidangkan. Kronologi tragedi ini dinilai buram dalam dakwaan. Rapor merah pengadilan HAM di masa lalu membayangi.
Berita Utama Edisi : Kamis, 22 September 2022
Menilik Masalah Tim Penyelesaian Non-Yudisial
Pegiat hak asasi manusia mengkritik pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Sejak awal, pembentukan tim ini dinilai tidak transparan.
Berita Utama Edisi : Kamis, 22 September 2022
Ragu Data Pribadi Terlindungi
Banyak ketentuan dalam undang-undang yang belum diatur secara jelas dan tegas. Ada 10 pasal dalam UU PDP yang membutuhkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.
Berita Utama Edisi : Rabu, 21 September 2022
Polemik Lanjutan Setelah Pengesahan
Kementerian Komunikasi membuka opsi lembaga pelindung data pribadi tetap berada di bawah Kementerian Kominfo setelah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi disahkan. Pegiat demokrasi ragu akan independensi lembaga pelindung data pribadi.
Berita Utama Edisi : Rabu, 21 September 2022
Kekerasan Masih Jadi Tradisi
Dua dekade setelah reformasi, agenda reformasi TNI dianggap stagnan. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, pelibatan militer di ranah sipil justru menguat.
Berita Utama Edisi : Senin, 19 September 2022
Kesan Pembiaran Istana atas Kontroversi Dudung
Pejabat di Sekretariat Negara menyebutkan belum ada agenda Istana memanggil Kepala Staf TNI AD Dudung Abdurachman hingga kemarin. Pegiat demokrasi menghendaki Presiden Joko Widodo meredakan kabar ketegangan di lingkup internal TNI hingga kontroversi Dudung dan Effendi.
Berita Utama Edisi : Senin, 19 September 2022
Sinyal Reformasi Berhenti di TNI
Dugaan pengerahan personel TNI Angkatan Darat untuk melawan pernyataan Effendi Simbolon dinilai sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan supremasi sipil. Menambah daftar gejala reformasi dan transformasi TNI jalan di tempat.
Berita Utama Edisi : Senin, 19 September 2022
Salah Input hingga Keanggotaan Ganda
Hampir semua partai dari 24 partai yang ikut tahap verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 mengalami keanggotaan ganda. Jumlah anggota Partai Golkar di satu provinsi belum memenuhi syarat.
Nasional Edisi : Sabtu, 17 September 2022
Menanti Dudung Abdurachman ke Senayan
MKD akan memanggil Dudung Abdurachman untuk mengklarifikasi rekaman video berisi perintah Kepala Staf TNI AD itu ke anak buahnya untuk mengecam pernyataan Effendi Simbolon. Dudung siap memenuhi panggilan DPR.
Nasional Edisi : Jumat, 16 September 2022
Ketika Kritik Berakhir di Mahkamah Kehormatan Dewan
Pernyataan Effendi Simbolon dalam rapat kerja dengan TNI menimbulkan kontorversi. Mahkamah Kehormatan Dewan tidak menemukan adanya pelanggaran etik.
Nasional Edisi : Jumat, 16 September 2022
Laku Syarat Memilih Penjabat Kepala Daerah
Kementerian Dalam Negeri tak kunjung menerbitkan peraturan pemerintah tentang teknis pengangkatan penjabat kepala daerah. Ombudsman mempertimbangkan rekomendasi kepada presiden.
Nasional Edisi : Rabu, 14 September 2022
Melawan Versi Polisi dalam Kasus Mutilasi Mimika
Kepolisian berkukuh motif kasus pembunuhan disertai mutilasi di Mimika, Papua Tengah, adalah perampokan. Keluarga berharap kasus ini diusut sebagai pelanggaran HAM berat.
Nasional Edisi : Selasa, 13 September 2022
Sudah Lama Serangan Siber Bergeser
Sejak 2019, Badan Siber dan Sandi Negara mengingatkan soal meningkatnya tren serangan percobaan pembocoran data. Banyak kasus meledak sebelum ada Bjorka.
Berita Utama Edisi : Senin, 12 September 2022
Harap-harap Cemas Partai Menunggu Keputusan KPU
Komisi Pemilihan Umum segera mengumumkan daftar nama partai politik Pemilu 2024. Bawaslu bakal memutuskan laporan tujuh partai yang berkeberatan atas proses administrasi sistem pendaftaran partai yang disiapkan KPU.
Nasional Edisi : Senin, 12 September 2022
Terseret Izin Senjata Api Pembunuh Yosua
Jumlah pelanggar etik dalam penanganan kematian Brigadir Yosua terus bertambah. Izin kepemilikan pistol Glock 17 yang digunakan Bharada Richard Eliezer dipertanyakan.
Nasional Edisi : Jumat, 9 September 2022
Menakar Hasil Tes Kebohongan Tersangka
Berbeda dengan tiga tersangka lainnya, kepolisian tak mengungkap hasil tes kebohongan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Pakar pidana menilai tes kebohongan terhadap para tersangka itu kurang penting.
Nasional Edisi : Jumat, 9 September 2022
Berkah Berlipat buat Koruptor
Pegiat antikorupsi mengkritik obral remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor. Lemahnya regulasi dan rendahnya komitmen pemerintah dianggap menjadi biang kerok kemunduran pemberantasan korupsi.
Nasional Edisi : Kamis, 8 September 2022
Menggugat Konsep Biaya Sosial Korupsi
Kerugian kasus korupsi minyak goreng tidak hanya dihitung dari besarnya kerugian keuangan negara, tapi juga kerugian akibat korupsi yang dialami masyarakat.