Berita Utama
Koordinator Delegasi atas Perintah Jokowi
Luhut menjadi koordinator delegasi perundingan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura. Perundingan kedua negara dilakukan dari level teknis hingga kebijakan.
-
-
Berita Utama
Kita Perlu Ekstradisi? Jawabannya, Perlu
Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dianggap merugikan kepentingan nasional karena dibarter dengan penggunaan wilayah untuk latihan militer Singapura lewat perjanjian kerja sama pertahanan. Kepada Tempo, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar menjawab rentetan kritik soal perjanjian ekstradisi yang ditandatangani pada Senin lalu tersebut.
-
Berita Utama
Bersiap Kejar Buron ke Negeri Singa
Kejaksaan mulai menyusun daftar buron yang berada di Singpaura. Aset milik terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya di Singapura akan dikejar.
-
Berita Utama
Menyoal Kerja Sama Terselubung Indonesia-Singapura
DPR akan memanggil tim negosiasi pemerintah yang terlibat kerja sama strategis Indonesia-Singapura. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura menjadi sorotan karena sepaket dengan kerja sama militer.
-
Nasional
Hasil Survei Menteri di Bursa Capres
Presiden Joko Widodo mempersilakan menterinya berkampanye sebagai calon presiden 2024. Hasil survei, ada calon dengan elektabilitas tinggi tapi stagnan.
-
Nasional
Gerilya Pinangan Partai bagi Emil pada 2024
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendeklarasikan diri siap maju dalam pemilihan presiden 2024. Berat peluang jika tidak ada partai politik pengusung.
-
Nasional
Dialog Adalah Kunci
Sejumlah tokoh agama, aktivis, dan pegiat kemanusiaan menunggu realisasi pemerintah menerapkan pendekatan humanis dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dialog dinilai sebagai cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang tak berkesudahan di Papua.
-
Nasional
Menimbang Opsi Penarikan Pasukan Non-Organik
TNI akan menggunakan pendekatan teritorial di Papua dan tak lagi menggunakan operasi khusus. Pasukan non-organik akan ditarik atau dileburkan ke komando teritorial.
-
Nasional
Privilese Karantina Atas Nama Pejabat
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengeluarkan diskresi berupa pemberian izin karantina mandiri bagi pejabat yang baru pulang dari luar negeri. Masih meyakini mereka adalah pejabat yang tidak melanggar.
-
Nasional
Kritik Pengawasan Karantina Mandiri
Sejumlah epidemiolog mengkritik diskresi pemerintah berupa pemberian izin karantina mandiri. Harus ada standar dan protokol yang jelas.
-
Berita Utama
Tak Bulat Memberi Cap Teroris
Pemerintah pusat memberikan label teroris kepada kelompok bersenjata di Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe menolak pemberian cap ini.
