Konten

Pasal Bermasalah di RUU Sisdiknas
Para pegiat pendidikan menilai RUU Sisdiknas belum layak dibahas di parlemen. Banyak pasal yang dinilai bermasalah.
Nasional Edisi : Jumat, 23 September 2022

Koordinasi Ulang Setelah Penolakan
Kementerian Pendidikan tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya untuk mencermati masukan Badan Legislasi DPR mengenai RUU Sisdiknas. Ada usulan pembentukan panitia kerja nasional untuk menyusun ulang muatan RUU Sisdiknas.
Nasional Edisi : Jumat, 23 September 2022

Dihantui Sejarah Suram Pengadilan HAM
Kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, akhirnya disidangkan. Kronologi tragedi ini dinilai buram dalam dakwaan. Rapor merah pengadilan HAM di masa lalu membayangi.
Berita Utama Edisi : Kamis, 22 September 2022

Menilik Masalah Tim Penyelesaian Non-Yudisial
Pegiat hak asasi manusia mengkritik pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Sejak awal, pembentukan tim ini dinilai tidak transparan.
Berita Utama Edisi : Kamis, 22 September 2022

Ragu Data Pribadi Terlindungi
Banyak ketentuan dalam undang-undang yang belum diatur secara jelas dan tegas. Ada 10 pasal dalam UU PDP yang membutuhkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.
Berita Utama Edisi : Rabu, 21 September 2022

Polemik Lanjutan Setelah Pengesahan
Kementerian Komunikasi membuka opsi lembaga pelindung data pribadi tetap berada di bawah Kementerian Kominfo setelah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi disahkan. Pegiat demokrasi ragu akan independensi lembaga pelindung data pribadi.
Berita Utama Edisi : Rabu, 21 September 2022

Kekerasan Masih Jadi Tradisi
Dua dekade setelah reformasi, agenda reformasi TNI dianggap stagnan. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, pelibatan militer di ranah sipil justru menguat.
Berita Utama Edisi : Senin, 19 September 2022

Kesan Pembiaran Istana atas Kontroversi Dudung
Pejabat di Sekretariat Negara menyebutkan belum ada agenda Istana memanggil Kepala Staf TNI AD Dudung Abdurachman hingga kemarin. Pegiat demokrasi menghendaki Presiden Joko Widodo meredakan kabar ketegangan di lingkup internal TNI hingga kontroversi Dudung dan Effendi.
Berita Utama Edisi : Senin, 19 September 2022

Sinyal Reformasi Berhenti di TNI
Dugaan pengerahan personel TNI Angkatan Darat untuk melawan pernyataan Effendi Simbolon dinilai sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan supremasi sipil. Menambah daftar gejala reformasi dan transformasi TNI jalan di tempat.
Berita Utama Edisi : Senin, 19 September 2022

Salah Input hingga Keanggotaan Ganda
Hampir semua partai dari 24 partai yang ikut tahap verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 mengalami keanggotaan ganda. Jumlah anggota Partai Golkar di satu provinsi belum memenuhi syarat.
Nasional Edisi : Sabtu, 17 September 2022

Menanti Dudung Abdurachman ke Senayan
MKD akan memanggil Dudung Abdurachman untuk mengklarifikasi rekaman video berisi perintah Kepala Staf TNI AD itu ke anak buahnya untuk mengecam pernyataan Effendi Simbolon. Dudung siap memenuhi panggilan DPR.
Nasional Edisi : Jumat, 16 September 2022

Ketika Kritik Berakhir di Mahkamah Kehormatan Dewan
Pernyataan Effendi Simbolon dalam rapat kerja dengan TNI menimbulkan kontorversi. Mahkamah Kehormatan Dewan tidak menemukan adanya pelanggaran etik.
Nasional Edisi : Jumat, 16 September 2022

Laku Syarat Memilih Penjabat Kepala Daerah
Kementerian Dalam Negeri tak kunjung menerbitkan peraturan pemerintah tentang teknis pengangkatan penjabat kepala daerah. Ombudsman mempertimbangkan rekomendasi kepada presiden.
Nasional Edisi : Rabu, 14 September 2022

Melawan Versi Polisi dalam Kasus Mutilasi Mimika
Kepolisian berkukuh motif kasus pembunuhan disertai mutilasi di Mimika, Papua Tengah, adalah perampokan. Keluarga berharap kasus ini diusut sebagai pelanggaran HAM berat.
Nasional Edisi : Selasa, 13 September 2022

Sudah Lama Serangan Siber Bergeser
Sejak 2019, Badan Siber dan Sandi Negara mengingatkan soal meningkatnya tren serangan percobaan pembocoran data. Banyak kasus meledak sebelum ada Bjorka.
Berita Utama Edisi : Senin, 12 September 2022

Harap-harap Cemas Partai Menunggu Keputusan KPU
Komisi Pemilihan Umum segera mengumumkan daftar nama partai politik Pemilu 2024. Bawaslu bakal memutuskan laporan tujuh partai yang berkeberatan atas proses administrasi sistem pendaftaran partai yang disiapkan KPU.
Nasional Edisi : Senin, 12 September 2022

Terseret Izin Senjata Api Pembunuh Yosua
Jumlah pelanggar etik dalam penanganan kematian Brigadir Yosua terus bertambah. Izin kepemilikan pistol Glock 17 yang digunakan Bharada Richard Eliezer dipertanyakan.
Nasional Edisi : Jumat, 9 September 2022

Menakar Hasil Tes Kebohongan Tersangka
Berbeda dengan tiga tersangka lainnya, kepolisian tak mengungkap hasil tes kebohongan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Pakar pidana menilai tes kebohongan terhadap para tersangka itu kurang penting.
Nasional Edisi : Jumat, 9 September 2022

Berkah Berlipat buat Koruptor
Pegiat antikorupsi mengkritik obral remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor. Lemahnya regulasi dan rendahnya komitmen pemerintah dianggap menjadi biang kerok kemunduran pemberantasan korupsi.
Nasional Edisi : Kamis, 8 September 2022

Menggugat Konsep Biaya Sosial Korupsi
Kerugian kasus korupsi minyak goreng tidak hanya dihitung dari besarnya kerugian keuangan negara, tapi juga kerugian akibat korupsi yang dialami masyarakat.
Nasional Edisi : Rabu, 7 September 2022

Tersudut Eksepsi Terdakwa
Eksepsi para terdakwa kasus korupsi minyak goreng menuding kelangkaan minyak goreng hingga berbuntut kasus korupsi merupakan tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Lutfi diduga memerintahkan Indrasari menerbitkan persetujuan ekspor CPO.
Nasional Edisi : Rabu, 7 September 2022

Rapat Perdana HAM Sonder Keppres
Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa Lalu mulai menggelar rapat perdana. Keputusan presiden atau keppres pembentukan tim belum dipublikasikan.
Nasional Edisi : Selasa, 6 September 2022

Satu Suara Tolak Tiga Periode
Sikap Joko Widodo dinilai tidak tegas ihwal rencana perpanjangan masa jabatan presiden. Partai-partai di parlemen menolak ide Jokowi tiga periode.
Berita Utama Edisi : Senin, 5 September 2022

Menguatkan Dugaan Pelecehan Seksual di Magelang
Komnas HAM merekomendasikan agar polisi mengusut dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo di Magelang.
Nasional Edisi : Jumat, 2 September 2022

Koordinator Delegasi atas Perintah Jokowi
Luhut menjadi koordinator delegasi perundingan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura. Perundingan kedua negara dilakukan dari level teknis hingga kebijakan.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 29 Januari 2022

Kita Perlu Ekstradisi? Jawabannya, Perlu
Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dianggap merugikan kepentingan nasional karena dibarter dengan penggunaan wilayah untuk latihan militer Singapura lewat perjanjian kerja sama pertahanan. Kepada Tempo, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar menjawab rentetan kritik soal perjanjian ekstradisi yang ditandatangani pada Senin lalu tersebut.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 29 Januari 2022

Bersiap Kejar Buron ke Negeri Singa
Kejaksaan mulai menyusun daftar buron yang berada di Singpaura. Aset milik terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya di Singapura akan dikejar.
Berita Utama Edisi : Jumat, 28 Januari 2022

Menyoal Kerja Sama Terselubung Indonesia-Singapura
DPR akan memanggil tim negosiasi pemerintah yang terlibat kerja sama strategis Indonesia-Singapura. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura menjadi sorotan karena sepaket dengan kerja sama militer.
Berita Utama Edisi : Jumat, 28 Januari 2022

Hasil Survei Menteri di Bursa Capres
Presiden Joko Widodo mempersilakan menterinya berkampanye sebagai calon presiden 2024. Hasil survei, ada calon dengan elektabilitas tinggi tapi stagnan.
Nasional Edisi : Jumat, 21 Januari 2022

Gerilya Pinangan Partai bagi Emil pada 2024
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendeklarasikan diri siap maju dalam pemilihan presiden 2024. Berat peluang jika tidak ada partai politik pengusung.
Nasional Edisi : Jumat, 21 Januari 2022

Dialog Adalah Kunci
Sejumlah tokoh agama, aktivis, dan pegiat kemanusiaan menunggu realisasi pemerintah menerapkan pendekatan humanis dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dialog dinilai sebagai cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang tak berkesudahan di Papua.
Nasional Edisi : Jumat, 17 Desember 2021

Menimbang Opsi Penarikan Pasukan Non-Organik
TNI akan menggunakan pendekatan teritorial di Papua dan tak lagi menggunakan operasi khusus. Pasukan non-organik akan ditarik atau dileburkan ke komando teritorial.
Nasional Edisi : Jumat, 17 Desember 2021

Privilese Karantina Atas Nama Pejabat
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengeluarkan diskresi berupa pemberian izin karantina mandiri bagi pejabat yang baru pulang dari luar negeri. Masih meyakini mereka adalah pejabat yang tidak melanggar.
Nasional Edisi : Selasa, 14 Desember 2021

Kritik Pengawasan Karantina Mandiri
Sejumlah epidemiolog mengkritik diskresi pemerintah berupa pemberian izin karantina mandiri. Harus ada standar dan protokol yang jelas.
Nasional Edisi : Selasa, 14 Desember 2021

Tak Bulat Memberi Cap Teroris
Pemerintah pusat memberikan label teroris kepada kelompok bersenjata di Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe menolak pemberian cap ini.