Sejumlah pengamat kebijakan publik meminta pemerintah tidak semena-mena memutuskan aparatur sipil negara pindah ke ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Perlu berdialog, bukan mengultimatum atau mengancam jatuhkan sanksi.

Pemerintah menerapkan sanksi bagi aparatur sipil negara yang menolak kewajiban pindah ke IKN. Sebanyak 100.023 ASN bakal dipindahkan ke IKN secara bertahap dalam kurun 2024 hingga 2045.

Tak hanya membahayakan kebebasan akademis, upaya menjadikan kampus sebagai tukang stempel kebijakan akan membawa kita ke era jahiliah. Sudah saatnya kampus bersuara, menolak menjadi tukang stempel kebijakan. 

Mayoritas izin konsesi pertambangan di lahan bakal ibu kota baru mendapat perpanjangan hingga 2030. Pembangunan kawasan pengembangan IKN Nusantara menunggu masa konsesi berakhir.

Suharso Monoarfa baru mengetahui keberadaan konsesi tambang batu bara di wilayah IKN. Status konsesi tambang dalam kawasan ibu kota negara akan bertahan hingga 2033.

Koalisi masyarakat sipil menemukan hampir dua pertiga luas wilayah IKN di Kalimantan Timur berada di atas wilayah konsesi perusahaan. Kementerian ESDM sudah memaparkan hal ini ke Bappenas.

Mekanisme penyusunan, pembahasan, dan pengesahan UU IKN mengandung cacat materi dan formal. Ada sejumlah pasal dalam UU IKN yang bertentangan dengan UUD 1945.

Pembentukan otorita ibu kota negara bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan kepala otorita IKN juga bisa membingungkan investor. 

Sejumlah ahli dan aktivis mengkritik naskah akademik RUU IKN karena dianggap dangkal dalam berbagai aspek pemikiran. Pemerintah menganggap naskah akademik hanyalah pendukung undang-undang ibu kota baru.

Setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara diketuk DPR, sejumlah akademikus dan koalisi masyarakat sipil bersiap mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Selain proses penyusunannya yang janggal, aturan mengenai ibu kota baru bernama Nusantara itu berpotensi memperpanjang konflik lahan yang sudah berlangsung di sana. Jual-beli tanah masyarakat adat secara sepihak mulai bermunculan.

Jual-beli tanah masyarakat adat secara sepihak bermunculan di wilayah IKN Nusantara. Penduduk Suku Balik menjadi korban.

Sejumlah akademikus menentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Bersiap mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Pembangunan ibu kota baru bernama Nusantara menuai polemik. Dari sisi gagasan, anggaran, aturan, hingga penamaan patut dipertanyakan.

Presiden Joko Widodo akan menunjuk kepala otorita sebagai pelaksana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru. Basuki Tjahaja Purnama, Bambang Brodjonegoro, Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana masuk radar. Jokowi mengungkapkan dua kriteria khusus calon kepala otorita.

Ketua DPR Puan Maharani mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara kurang dari sepuluh jam setelah rancangan UU yang penuh masalah itu dibawa ke rapat paripurna. Kejar tayang ini ditempuh demi menyediakan payung hukum bagi calon investor yang diklaim telah antre ingin menggelontorkan modal. Pelbagai proyek infrastrukur pun mulai dilelang sebagai proyek pembuka. Untuk tahap awal, megaproyek ini menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sejumlah fraksi di DPR menyampaikan kritik dan catatan dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Rentan ancaman konflik agraria.

Kementerian Pekerjaan Umum sudah melelang berbagai proyek infrastruktur sipil di sekitar kawasan ibu kota baru.

DPR dan pemerintah hanya membutuhkan 40 hari untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Kejar tayang ini dilakukan karena perpindahan ditargetkan pada awal 2024 dan banyak investor telah antre.

Ada keinginan mempertahankan kekhususan Jakarta mesti tak berstatus ibu kota negara. Pasca RUU IKN disahkan, Jakarta digagas menjadi pusat perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. 

Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN) bersama pemerintah secara maraton menggelar rapat membahas rencana pemindahan ibu kota negara. Dianggap minim partisipasi publik.