MPR menjamin tidak akan membuka peluang amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan rencana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Perubahan konstitusi dikhawatirkan disusupi agenda perpanjangan masa jabatan presiden dan Jokowi 3 periode.

Utusan golongan dianggap tak sejalan dengan semangat reformasi. Bisa mengembalikan wewenang MPR memilih presiden.

Akademikus dan petinggi organisasi agama menilai perlu keberadaan utusan golongan di MPR. Dihapus pasca-Orde Baru karena menjadi ladang korupsi.

MPR menepis tudingan adanya upaya mengakomodasi Pokok-pokok Haluan Negara ke dalam amendemen konstitusi. Hanya amendemen terbatas terhadap dua pasal di UUD 1945.

Diusulkan untuk menata kembali MPR, DPR, dan DPD lewat amendemen terbatas UUD 1945.

Agenda perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 sudah mulai mencuat sejak 2009. Salah satu usul perubahan adalah pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.

Sikap fraksi-fraksi di DPR belum satu suara soal rencana MPR menciptakan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman bagi presiden terpilih 2024.

Kajian haluan negara belum rampung hingga masa jabatan anggota MPR periode 2014-2019 berakhir. Akhirnya MPR mewariskan pembahasan tersebut kepada anggota MPR periode selanjutnya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat segera merampungkan substansi Pokok-pokok Haluan Negara yang akan dipakai rezim berikutnya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) gencar menggalang dukungan dari sejumlah universitas untuk memuluskan rencana amendemen UUD 1945, khususnya ihwal pemberlakuan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara. Namun MPR tak melibatkan lagi pakar yang menolak amendemen dalam serial diskusi di kampus-kampus itu.

MPR diduga hanya melibatkan pakar hukum yang menyetujui rencana menghidupkan kembali GBHN lewat amendemen UUD 1945.

MPR giat menggalang dukungan rencana amendemen konstitusi ke kampus-kampus.