Homepage
  • login/register
  • Home
  • Berita Utama
  • Editorial
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Internasional
  • Olahraga
  • Sains
  • Seni
  • Gaya Hidup
  • Info Tempo

koran tempo

25
Maret
2021
Dukung Independensi Tempo
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Sains
  • Editorial
  • Opini
  • Info Tempo
  • Cari Angin
SebelumnyaNasional 3/7 Selanjutnya
Nasional

MPR Kebut Pengkajian Substansi Haluan Negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat segera merampungkan substansi Pokok-pokok Haluan Negara yang akan dipakai rezim berikutnya.

Edisi, 25 Maret 2021
Profile
Maya Ayu Puspitasari
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kelima kiri) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. TEMPO/M Taufan Rengganis
  • - MPR bergegas merampungkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) pada akhir tahun ini.
  • - Memastikan tidak membahas periodisasi presiden dan menganggap masa jabatan presiden cukup dua kali. .
  • - Pokok-pokok Haluan Negara tidak harus melalui amendemen konstitusi, melainkan ketetapan MPR.

JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berkukuh merampungkan substansi Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) pada akhir 2021. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan substansi PPHN harus selesai akhir tahun ini agar MPR bisa segera mengkomunikasikan dan mensosialisasinya ke berbagai kalangan. 

Bambang menjelaskan, substansi PPHN yang disusun Badan Pengkajian MPR hanya memuat hal-hal filosofis dan tidak bersifat teknokratis. Ia mengibaratkan isi substansi PPHN seperti bintang pemberi petunjuk bagi semua penyelenggara negara. “Majelis perlu menegaskan bahwa tidak ada sama sekali pembahasan tentang periodisasi presiden, karena masa jabatan presiden dua kali seperti yang ada saat ini sudah ideal,” ujar politikus Partai Golkar itu, kemarin.

Menurut Bambang, komunikasi politik dengan seluruh pemimpin fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), partai politik, lembaga negara, termasuk presiden, baru bisa dilakukan apabila substansi PPHN sudah siap. Karena itu, Badan Pengkajian MPR sebagai “dapur MPR” diminta berfokus menyelesaikan substansi PPHN. Penyelesaian tersebut dilakukan tanpa harus dibebani perdebatan apakah akan terjadi perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar atau tidak. 

Pada Selasa lalu, pemimpin MPR bertemu dengan Badan Pengkajian MPR di kompleks MPR, Jakarta. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan dan Fadel Muhammad hadir dalam pertemuan itu. Adapun yang hadir dari Badan Pengkajian MPR adalah Djarot Saiful Hidayat, Benny Kabur Harman, Tifatul Sembiring, dan Fahira Idris.

W251bGwsIjIwMjEtMDQtMjIgMjE6MTA6MzgiXQ

Kajian sementara Badan Pengkajian MPR, kata Bambang, adalah PPHN tak perlu ditempatkan lewat amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Bambang berujar bahwa ada alternatif lain, yaitu menempatkan PPHN dalam ketetapan MPR. “Pilihan mana yang akan dipakai kelak akan dikomunikasikan dengan semua kalangan, termasuk pemimpin partai politik dan lembaga negara,” ujar dia.

Bambang meminta Badan Pengkajian MPR mensosialisasi PPHN ke lingkup internal MPR, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Adapun komunikasi dengan kalangan eksternal, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan pemimpin lembaga negara lainnya, akan dilakukan pemimpin MPR bersama Badan Pengkajian.

Syarief Hasan. TEMPO/Imam Sukamto

Berbeda dengan Bambang, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan lembaganya tak ingin buru-buru merampungkan substansi PPHN pada akhir tahun ini. Ia mengatakan MPR masih mendalami substansi PPHN dengan tetap mempertimbangkan masukan masyarakat. “Tidak ada target. MPR hanya akan bekerja maksimal,” katanya.

Benny Kabur Harman, anggota Badan Pengkajian MPR dari Fraksi Partai Demokrat, mengatakan bahwa PPHN dimotori Badan Pengkajian MPR. Tujuan terbitnya haluan negara adalah untuk dijadikan pegangan pemerintahan periode selanjutnya. “Tidak ada target, tapi agar bisa digunakan rezim berikutnya,” ujar dia. 

Anggota Badan Pengkajian MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, mengatakan keberadaan PPHN bermula dari rekomendasi anggota MPR periode 2009-2014. Harapannya, pembahasan akan diselesaikan oleh MPR periode saat ini agar bisa dipakai oleh presiden terpilih pada 2024. “PPHN ini akan menjadi semacam guideline untuk presiden terpilih,” kata dia.

Tifatul berharap, pembahasan PPHN tidak tertunda lagi pada periode selanjutnya. Sebab, dalam jangka panjang, pemerintah membutuhkan visi-misi yang sama dari tingkat daerah hingga nasional agar pembangunan bisa berkelanjutan. Sebab, yang terjadi selama ini, pemerintah pusat dan daerah kerap bersirobok dalam membawa visi-misi pembangunannya. “Tahun ini kajian rampung. Tahun berikutnya sudah mulai pembahasan bersama,” ucap dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | MAYA AYU PUSPITASARI 

#Wacana Jabatan Presiden 3 Periode #Majelis Permusyawaratan Rakyat | MPR

SebelumnyaNasional 3/7 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Komentar

Berita Terkait

  • Di Pusaran Suap Izin Ekspor Benih Lobster
  • MPR Kebut Pengkajian Substansi Haluan Negara
  • Warisan Kajian MPR Periode Sebelumnya
  • Jejaring Penerima Fee Dana Bantuan Sosial
  • Belum Sepakat Soal Haluan Negara

    Berita Lainnya

  • Cover Story

    Uji Coba Buka Sekolah

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap membuka kembali sebagian sekolah mulai bulan depan. Namun, pada masa uji coba itu, jumlah murid dan jam pelajaran masih dibatasi. Separuh siswa tetap diizinkan belajar secara daring. Sejumlah daerah di luar Jakarta juga melakukan hal serupa.

    25 Maret 2021
  • Berita Utama

    Bersiap Kembali ke Sekolah

    Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan membuka 50 sekolah pada bulan depan sebagai uji coba pembelajaran langsung di ruang kelas. Para murid akan kembali bersekolah setelah setahun belajar lewat gawai.

    25 Maret 2021
  • Berita Utama

    Mengebut Vaksinasi Sebelum Tahun Ajaran Berganti

    Sebanyak 128 ribu guru dan tenaga kependidikan telah mendapat vaksinasi Covid-19. Kejar target sebelum pembukaan kembali sekolah pada Juli mendatang.

    25 Maret 2021
  • Berita Utama

    Daerah Persiapkan Pembelajaran secara Tatap Muka

    Daerah menata sekolah sebagai persiapan pembukaan kelas secara tatap muka yang ditargetkan bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2021/2022, Juli mendatang.

    25 Maret 2021
  • Berita Utama

    Separuh Kapasitas Ruang Kelas

    Pemerintah DKI akan menguji coba pembelajaran tatap muka mulai bulan depan. Hal ini sebagai persiapan pembukaan kembali sekolah pada awal tahun ajaran 2021/2022.

    24 Maret 2021
  • Editorial

    Stigma Teroris buat Papua

    Rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengkategorikan gerakan Papua merdeka sebagai kelompok teroris bisa memperkeruh keadaan di Papua. Menunjukkan ketidakpahaman pemerintah perihal akar masalah di sana. 

    25 Maret 2021
  • Opini

    Polisi Virtual dan Salah Kaprah Keadilan Restoratif

    Kerja polisi virtual sudah mulai memakan korban. Keliru menerapkan konsep keadilan restoratif dalam kasus pencemaran nama.

    24 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    KPPU Desak Pencabutan Aturan Rangkap Jabatan

    Rangkap jabatan komisaris dan direksi BUMN dianggap sebagai bagian dari pengawasan.

    25 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Rangkap Jabatan Berujung Perkara

    KPPU akan memperkarakan pelaku rangkap jabatan di BUMN yang melanggar aturan persaingan usaha.

    25 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Risiko Tinggi Rangkap Jabatan

    Rangkap jabatan komisaris/direksi BUMN di perusahaan swasta bisa mendorong persaingan usaha yang tidak sehat.

    24 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Ombudsman Desak Pemerintah Tunda Rencana Impor Beras

    KPK menyebut polemik impor beras dipicu oleh data beras yang tidak sinkron.

    24 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Kejar Target Penyerapan Beras

    Penyerapan beras Bulog sudah mendekati 1 juta ton.

    25 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Di Bawah Stabilnya Pasokan

    Selama pasokan di pasar surplus, beras impor tak bisa dilepas.

    25 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Lebih Ketat Menyalurkan Modal Negara

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengubah ketentuan perihal penyertaan modal negara (PMN) untuk perusahaan pelat merah dan perseroan terbatas. Dia berharap aturan baru ini bisa mendorong penyaluran modal yang lebih transparan.

    25 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Aturan Baru Modal Negara

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengubah aturan tentang penyertaan modal negara (PMN) di BUMN untuk memastikan transparansi pengusulan dan penggunaannya. Aturan baru itu juga mencantumkan ancaman sanksi yang lebih berat bagi direksi dan komisaris yang melanggar ketentuan.  

    24 Maret 2021
  • Ilmu dan Teknologi

    Keunikan Gen Si Leher Panjang

    Gen FGFRL1 melindungi jerapah dari tekanan darah tinggi.

    24 Maret 2021
  • Metro

    Menagih Janji Listrik Bertenaga Sampah DKI

    Fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah tak kunjung dibangun. DPRD pun menilai rencana DKI itu sebagai pemborosan anggaran. Pemerintah Jawa Barat merombak konsorsium setelah gagal membangun pengelolaan sampah.

    25 Maret 2021
  • Metro

    Sebelum Bantargebang Tutup Gerbang

    Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang hanya menyisakan ruang untuk menampung sekitar 10 juta ton sampah Ibu Kota. DKI memperpanjang masa penggunaannya.

    24 Maret 2021
  • Metro

    Gunung Sampah di Selatan Bekasi  

    Pemerintah DKI Jakarta harus mengebut pembangunan pengelolaan sampah dalam kota sebelum Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, kehabisan kapasitas. 

    24 Maret 2021
  • Nasional

    Kasus Bansos Seret Nama Baru Politikus Senayan

    Kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial di Kementerian Sosial, yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi, menyeret sejumlah nama baru politikus Senayan.

    25 Maret 2021
  • Nasional

    Jejaring Penerima Fee Dana Bantuan Sosial

    Sesuai dengan fakta di pengadilan ataupun dokumen persidangan, terungkap bahwa banyak pejabat di Kementerian Sosial diduga ikut menerima fee dari kegiatan bantuan sosial penanganan Covid-19 wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 2020.

    24 Maret 2021
  • Nasional

    MPR Kebut Pengkajian Substansi Haluan Negara

    Majelis Permusyawaratan Rakyat segera merampungkan substansi Pokok-pokok Haluan Negara yang akan dipakai rezim berikutnya.

    24 Maret 2021
  • Nasional

    Belum Sepakat Soal Haluan Negara

    Sikap fraksi-fraksi di DPR belum satu suara soal rencana MPR menciptakan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman bagi presiden terpilih 2024.

    25 Maret 2021
  • Nasional

    Warisan Kajian MPR Periode Sebelumnya

    Kajian haluan negara belum rampung hingga masa jabatan anggota MPR periode 2014-2019 berakhir. Akhirnya MPR mewariskan pembahasan tersebut kepada anggota MPR periode selanjutnya.

    24 Maret 2021
  • Nasional

    Saling Seret dalam Suap Izin Ekspor Benur

    Suharjito menduga banyak eksportir lain ikut memberikan uang kepada Edhy Prabowo untuk mendapat izin ekspor benih lobster.

    25 Maret 2021
  • Nasional

    Di Pusaran Suap Izin Ekspor Benih Lobster

    PERKARA dugaan suap izin ekspor benih lobster melibatkan sejumlah nama di Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun para eksportir benur, baik sebagai tersangka maupun saksi.

    24 Maret 2021
  • Ragam

    Pembatasan Skala Mikro Tekan Kasus Covid-19

    Kasus aktif di Indonesia berada pada level 8,6 persen dibanding rata-rata dunia sebesar 17,12 persen.

    24 Maret 2021
  • Ragam

    Pembatasan Mikro di 15 Provinsi

    Pemerintah memperpanjang durasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

    24 Maret 2021
  • Info Tempo

    PPKM Mikro Diperluas di 10 Provinsi Hingga 5 April

    Pelaksanaan PPKM Mikro telah berhasil mengerem laju penambahan kasus aktif Covid-19.

    24 Maret 2021
  • Daftar Iklan Baris

    Iklan Pengumuman

    Workshop Online Tempo Komunitas

    24 Maret 2021
Koran Tempo
  • TEMPO.CO
  • Majalah Tempo
  • Majalah Tempo English
  • Koran Tempo
  • Tempo Institute
  • Indonesiana
  • Tempo Store
  • Tempo.co English

© 2018 PT. Info Media Digital, All right reserved