maaf email atau password anda salah
Upaya pemerintah menangkal dampak resesi global pada 2023 bakal dibatasi target defisit APBN yang kembali di bawah 3 persen dari PDB. Jika proyek mercusuar, seperti ibu kota negara dan kereta cepat, tetap dipertahankan di tengah ancaman resesi, utang pemerintah diprediksi makin melonjak.
Pemerintah menganggarkan Rp 30 triliun untuk proyek ibu kota baru dalam APBN 2023. Istana Negara dan gedung pemerintahan menjadi prioritas di tahap pertama. Belanja proyek mercusuar ini akan semakin besar dan defisit anggaran terancam semakin lebar.
Pemerintah mulai membahas rencana kerja dan pagu indikatif APBN 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggarisbawahi beberapa risiko, seperti kenaikan inflasi, pengetatan moneter, dan pengelolaan utang. Tekanan pembayaran pokok dan bunga utang mendorong pemerintah lebih ketat merancang belanja.
Pemerintah mengerem penerbitan utang baru dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Faktor-faktor global yang berpotensi menekan permintaan SBN menjadi pertimbangan. Hingga Maret lalu, Kementerian Keuangan telah mengurangi penerbitan utang baru sebesar Rp 100 triliun. Lantas, dari mana duit untuk membiayai APBN?
Anggaran negara pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo terseok-seok menanggung beban ganda. Di samping terkuras oleh pandemi, anggaran negara terbebani proyek mercusuar yang seharusnya bukan prioritas. Karena penerimaan pajak seret, menambah utang menjadi tumpuan.
Presiden Jokowi akhirnya mengizinkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak cuma mengucurkan penyertaan modal, pemerintah juga menjamin utang PT Kereta Api sekiranya butuh tambahan dana. Berubahnya jalur pembiayaan ini menganulir janji Jokowi sebelumnya, yang menyebutkan bahwa megaproyek tersebut tak akan membebani keuangan negara.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.