Konten
Kaul Perubahan Papua dari Jenderal Andika
Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, menjanjikan pendekatan nonmiliter untuk menyelesaikan konflik Papua. Sulit terlaksana karena penarikan pasukan dan dialog merupakan wewenang presiden.
Berita Utama Edisi : Selasa, 9 November 2021
Dominasi Pendekatan Militer
Masyarakat sipil ragu akan rencana Jenderal Andika dalam menangani konflik di Papua secara humanis karena melihat rekam jejaknya. Hingga kini, kekerasan bersenjata di Papua masih terjadi.
Berita Utama Edisi : Selasa, 9 November 2021
Skenario Reshuffle Setelah Pergantian Panglima TNI
PAN disebut-sebut sudah menyodorkan beberapa nama calon menteri ke Presiden Jokowi. Hadi Tjahjanto juga diprediksi masuk kabinet.
Nasional Edisi : Senin, 8 November 2021
Utak-atik Jatah PAN
Isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali berembus. Partai Amanat Nasional disebut-sebut menyodorkan sejumlah nama kader.
Nasional Edisi : Senin, 8 November 2021
Tak Singgung Harta dan Hak Asasi Manusia
Sejumlah anggota Komisi I DPR tidak akan mempermasalahkan dugaan keterlibatan calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, dalam kasus pembunuhan aktivis Papua, Theys Hiyo Eluay, serta soal harta kekayaan yang fantastis. Fokus pada program bagi kesejahteraan prajurit.
Berita Utama Edisi : Jumat, 5 November 2021
Wasangka Harta Calon Panglima
Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, memiliki harta hampir Rp 180 miliar. Hampir semua aset properti dia dapatkan dari pemberian. DPR menilai wajar.
Berita Utama Edisi : Jumat, 5 November 2021
Partai Sibuk Konsolidasi Internal
Gerindra tak mengetahui dekralasi menduetkan Prabowo dan Puan Maharani. Deklarasi ini dianggap sebagai upaya mengetes respons publik.
Nasional Edisi : Kamis, 4 November 2021
Cek Ombak Relawan Prabowo-Puan
Deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Puan Maharani untuk maju dalam pilpres 2024 sudah muncul. Elektabilitas Prabowo masih stabil bertahan, sedangkan Puan masih rendah.
Nasional Edisi : Kamis, 4 November 2021
Denyut Pendengung di Kampanye New Normal
Pemerintah disebut melibatkan pasukan siber dan buzzer dalam kampanye new normal 2020. Kementerian Pariwisata paling sering merangkul influencer.
Nasional Edisi : Rabu, 3 November 2021
Pengganggu di Ruang Publik
Pasukan siber dianggap merusak tatanan kebebasan berekspresi di media sosial. Di Indonesia, cyber troops memiliki ciri khas premanisme.
Nasional Edisi : Rabu, 3 November 2021
Tangan Gaib di Pelemahan KPK
Penelitian LP3ES mendapati peran buzzer dan pasukan siber untuk mendukung pemerintah saat polemik revisi Undang-Undang KPK dan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja terjadi. Mereka juga menyebarkan isu Taliban di KPK.
Nasional Edisi : Selasa, 2 November 2021
Dari Tim Sukses Jadi Pasukan Siber
LP3ES merilis penelitian soal peran pasukan siber dalam memanipulasi opini publik. Mereka berawal dari tim kampanye calon presiden dan kepala daerah.
Nasional Edisi : Selasa, 2 November 2021
Pemanasan Menuju 2024
Tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan pemilihan presiden 2024 semakin sering tampil di depan publik. Termasuk Erick Thohir yang fotonya ada di layar mesin ATM bank BUMN.
Berita Utama Edisi : Jumat, 22 Oktober 2021
Berlebihan Hadapi Keluhan
Tindakan polisi terus mengundang kritik. Seorang pengguna Instagram hendak dipanggil ke kantor polisi karena berkomentar miring soal mutasi polisi intimidatif.
Nasional Edisi : Jumat, 22 Oktober 2021
Angin Surga Janji Antikorupsi
Tahun kedua pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dinilai memberi angin surga dalam pemberantasan korupsi. Perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Berita Utama Edisi : Rabu, 20 Oktober 2021
Hujan Kritik Merosotnya Kebebasan Sipil
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dinilai tak memiliki komitmen menjaga kebebasan sipil dalam dua tahun pemerintahan mereka. Marak aksi doxing dan peretasan.
Berita Utama Edisi : Rabu, 20 Oktober 2021
Tersengat Sanksi Badan Anti-Doping Dunia
Bendera Merah Putih tak berkibar saat Indonesia menjuarai Piala Thomas di Denmark. Berbagai kalangan menyalahkan Kementerian Olahraga atas sanksi Badan Anti-Doping Dunia tersebut.
Berita Utama Edisi : Selasa, 19 Oktober 2021
Babak Akhir Dinasti Politik Alex Noerdin
Kasus korupsi Alex Noerdin dan putranya, Dodi Reza Alex, tak bisa dipisahkan dalam konteks dinasti politik. Keduanya menjadi tersangka korupsi dalam rentang waktu satu bulan.
Nasional Edisi : Senin, 18 Oktober 2021
Terseret Suap Proyek Infrastruktur
KPK mendalami uang Rp 1,5 miliar yang dibawa ajudan Dodi Reza Alex saat penangkapan di Jakarta. Uang ini diduga di luar fee proyek yang diterima Dodi.
Nasional Edisi : Senin, 18 Oktober 2021
Pantang Bersuara Sebelum Megawati Bicara
Pengurus pusat PDI Perjuangan menilai deklarasi calon presiden harus menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 16 Oktober 2021
Adu Banteng Menjelang 2024
Pengurus PDIP yang terang-terangan mendukung Ganjar sebagai calon presiden dipanggil oleh pengurus pusat. Kader PDIP dilarang mendeklarasikan calon presiden sebelum ada titah dari Megawati Soekarnoputri.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 16 Oktober 2021
Bali dan Kepulauan Riau Siap Terima Turis Asing
Tiga destinasi di Bali yang siap membuka wisata pada masa pandemi mulai hari ini adalah kawasan Sanur, Ubud, dan Nusa Dua.
Nasional Edisi : Kamis, 14 Oktober 2021
Jurus Pemerintah Antisipasi Gelombang Ketiga Pandemi
Gelombang ketiga penularan wabah diprediksi terjadi pada akhir tahun ini. Liburan Natal dan tahun baru berpotensi mendongkrak angka kasus harian.
Nasional Edisi : Kamis, 14 Oktober 2021
Tiga Skema Pengangkatan 57 Pegawai di Kepolisian
Tim Kapolri membahas berbagai skema pengangkatan 57 mantan pegawai KPK di kepolisian, Senin lalu.
Nasional Edisi : Rabu, 13 Oktober 2021
Kesibukan Baru Setelah Pemecatan
Sebagian dari mantan pegawai KPK itu kini menggeluti bisnis kuliner. Ada juga yang sibuk kuliah dan menjadi penulis lepas.
Nasional Edisi : Rabu, 13 Oktober 2021
Bersiap Ajukan Keberatan Administrasi ke Presiden
Di samping menyusun rencana gugatan PTUN, IM 57+ Institute menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Nasional Edisi : Rabu, 13 Oktober 2021
Desakan Penyelidikan Kasus Pemerkosaan Anak di Luwu Timur Menguat
Berbagai pihak meminta kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur. Penanganan perkara diminta dilakukan oleh kepolisian daerah dengan supervisi Mabes Polri.
Nasional Edisi : Selasa, 12 Oktober 2021
Mencari Bukti Baru Dugaan Pemerkosaan Tiga Anak di Luwu Timur
Pengacara korban pernah memberikan dokumen petunjuk, rekomendasi ahli, serta kejanggalan proses penyelidikan ketika Polda Sulawesi Selatan melakukan gelar perkara pada Maret 2020.
Nasional Edisi : Selasa, 12 Oktober 2021
Wajah Pejuang Kebebasan Pers
Jurnalis Maria Ressa asal Filipina dan Dmitry Muratov dari Rusia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2021. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya kebebasan pers di tengah menguatnya rezim otoriter.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 9 Oktober 2021
Kendali Pemerintah atas Informasi Membuat Keadaan Lebih Buruk
Jurnalis Filipina, Maria Ressa, baru saja diumumkan mendapat penghargaan hadiah Nobel Perdamaian 2021.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 9 Oktober 2021
Ide Lama yang Dieksekusi Prabowo
Ide pembentukan komponen cadangan muncul dan tenggelam sejak awal reformasi. Presiden Jokowi mengesahkan undang-undangnya pada 2019 setelah pembahasan singkat dan senyap di DPR.
Berita Utama Edisi : Jumat, 8 Oktober 2021
Utak-atik Pencoblosan Pemilu Tersandera Aturan Pilkada
Fraksi di DPR masih terbelah menyikapi jadwal pemilu 2024, yang berdampak pada tahapan pilkada. Pilihan mengundur jadwal pilkada 2024 ke 2025 berpotensi melanggar UU karena masa jabatan penjabat kepala daerah di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta, akan lebih dari dua tahun.
Nasional Edisi : Jumat, 8 Oktober 2021
Mundur-Maju Jadwal Pencoblosan
DPR dan pemerintah batal menentukan jadwal Pemilu 2024, kemarin. KPU ingin pencoblosan dilaksanakan pada 21 Februari, sedangkan pemerintah berkukuh pada 15 Mei 2024.
Berita Utama Edisi : Kamis, 7 Oktober 2021
Demi Hindari Sengketa dan Impitan Agenda
Jika pemerintah dan DPR bersepakat pemilu serentak berlangsung pada 15 Mei 2024, KPU meminta penundaan pilkada. Bisa melanggar Undang-Undang Pilkada.
Berita Utama Edisi : Kamis, 7 Oktober 2021
Jalan Tengah Bahas Pemilu
KPU, Badan Pengawas Pemilu, pemerintah, dan Komisi II DPR menggelar rapat konsinyasi membahas Pemilu 2024. Kepastian waktu pencoblosan masih terus digodok.
Nasional Edisi : Senin, 4 Oktober 2021
Utak-atik Jadwal Pemilu 2024
Pemerintah dan KPU mempertimbangkan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024. Masa transisi dinilai terlalu lama dan rawan polarisasi.
Nasional Edisi : Senin, 4 Oktober 2021
Anjangsana Membahas Rancangan Aturan
Badan Legislasi DPR berencana berkunjung ke Brasil dan Ekuador untuk menjalankan fungsi diplomasi membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Para pegiat menilai tujuan kunjungan itu tidak jelas.
Nasional Edisi : Sabtu, 2 Oktober 2021
Upaya Ambisius Tuntaskan 37 Rancangan Undang-Undang
DPR dan pemerintah punya waktu tiga bulan untuk menuntaskan 37 RUU Prolegnas Prioritas 2021. Berbagai kalangan pesimistis semua RUU akan tuntas dibahas dalam tiga bulan.
Nasional Edisi : Sabtu, 2 Oktober 2021
Konsolidasi hingga Akhir Tawaran Kapolri
Sebanyak 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan terus berkonsolidasi menanggapi tawaran Kapolri. Inisiatif itu membuktikan bahwa pelaksanaan tes wawasan kebangsaan tidak valid.
Berita Utama Edisi : Kamis, 30 September 2021
Tetap Menanti Jawaban Jokowi
Komnas HAM mendesak Presiden tetap bersikap perihal status 57 pegawai KPK, meski ada tawaran Kapolri untuk merekrut mereka ke Mabes Polri.