Konten
Adu Banteng Menjelang 2024
Pengurus PDIP yang terang-terangan mendukung Ganjar sebagai calon presiden dipanggil oleh pengurus pusat. Kader PDIP dilarang mendeklarasikan calon presiden sebelum ada titah dari Megawati Soekarnoputri.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 16 Oktober 2021
Bali dan Kepulauan Riau Siap Terima Turis Asing
Tiga destinasi di Bali yang siap membuka wisata pada masa pandemi mulai hari ini adalah kawasan Sanur, Ubud, dan Nusa Dua.
Nasional Edisi : Kamis, 14 Oktober 2021
Jurus Pemerintah Antisipasi Gelombang Ketiga Pandemi
Gelombang ketiga penularan wabah diprediksi terjadi pada akhir tahun ini. Liburan Natal dan tahun baru berpotensi mendongkrak angka kasus harian.
Nasional Edisi : Kamis, 14 Oktober 2021
Tiga Skema Pengangkatan 57 Pegawai di Kepolisian
Tim Kapolri membahas berbagai skema pengangkatan 57 mantan pegawai KPK di kepolisian, Senin lalu.
Nasional Edisi : Rabu, 13 Oktober 2021
Kesibukan Baru Setelah Pemecatan
Sebagian dari mantan pegawai KPK itu kini menggeluti bisnis kuliner. Ada juga yang sibuk kuliah dan menjadi penulis lepas.
Nasional Edisi : Rabu, 13 Oktober 2021
Bersiap Ajukan Keberatan Administrasi ke Presiden
Di samping menyusun rencana gugatan PTUN, IM 57+ Institute menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Nasional Edisi : Rabu, 13 Oktober 2021
Desakan Penyelidikan Kasus Pemerkosaan Anak di Luwu Timur Menguat
Berbagai pihak meminta kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur. Penanganan perkara diminta dilakukan oleh kepolisian daerah dengan supervisi Mabes Polri.
Nasional Edisi : Selasa, 12 Oktober 2021
Mencari Bukti Baru Dugaan Pemerkosaan Tiga Anak di Luwu Timur
Pengacara korban pernah memberikan dokumen petunjuk, rekomendasi ahli, serta kejanggalan proses penyelidikan ketika Polda Sulawesi Selatan melakukan gelar perkara pada Maret 2020.
Nasional Edisi : Selasa, 12 Oktober 2021
Wajah Pejuang Kebebasan Pers
Jurnalis Maria Ressa asal Filipina dan Dmitry Muratov dari Rusia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2021. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya kebebasan pers di tengah menguatnya rezim otoriter.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 9 Oktober 2021
Kendali Pemerintah atas Informasi Membuat Keadaan Lebih Buruk
Jurnalis Filipina, Maria Ressa, baru saja diumumkan mendapat penghargaan hadiah Nobel Perdamaian 2021.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 9 Oktober 2021
Ide Lama yang Dieksekusi Prabowo
Ide pembentukan komponen cadangan muncul dan tenggelam sejak awal reformasi. Presiden Jokowi mengesahkan undang-undangnya pada 2019 setelah pembahasan singkat dan senyap di DPR.
Berita Utama Edisi : Jumat, 8 Oktober 2021
Utak-atik Pencoblosan Pemilu Tersandera Aturan Pilkada
Fraksi di DPR masih terbelah menyikapi jadwal pemilu 2024, yang berdampak pada tahapan pilkada. Pilihan mengundur jadwal pilkada 2024 ke 2025 berpotensi melanggar UU karena masa jabatan penjabat kepala daerah di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta, akan lebih dari dua tahun.
Nasional Edisi : Jumat, 8 Oktober 2021
Mundur-Maju Jadwal Pencoblosan
DPR dan pemerintah batal menentukan jadwal Pemilu 2024, kemarin. KPU ingin pencoblosan dilaksanakan pada 21 Februari, sedangkan pemerintah berkukuh pada 15 Mei 2024.
Berita Utama Edisi : Kamis, 7 Oktober 2021
Demi Hindari Sengketa dan Impitan Agenda
Jika pemerintah dan DPR bersepakat pemilu serentak berlangsung pada 15 Mei 2024, KPU meminta penundaan pilkada. Bisa melanggar Undang-Undang Pilkada.
Berita Utama Edisi : Kamis, 7 Oktober 2021
Jalan Tengah Bahas Pemilu
KPU, Badan Pengawas Pemilu, pemerintah, dan Komisi II DPR menggelar rapat konsinyasi membahas Pemilu 2024. Kepastian waktu pencoblosan masih terus digodok.
Nasional Edisi : Senin, 4 Oktober 2021
Utak-atik Jadwal Pemilu 2024
Pemerintah dan KPU mempertimbangkan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024. Masa transisi dinilai terlalu lama dan rawan polarisasi.
Nasional Edisi : Senin, 4 Oktober 2021
Anjangsana Membahas Rancangan Aturan
Badan Legislasi DPR berencana berkunjung ke Brasil dan Ekuador untuk menjalankan fungsi diplomasi membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Para pegiat menilai tujuan kunjungan itu tidak jelas.
Nasional Edisi : Sabtu, 2 Oktober 2021
Upaya Ambisius Tuntaskan 37 Rancangan Undang-Undang
DPR dan pemerintah punya waktu tiga bulan untuk menuntaskan 37 RUU Prolegnas Prioritas 2021. Berbagai kalangan pesimistis semua RUU akan tuntas dibahas dalam tiga bulan.
Nasional Edisi : Sabtu, 2 Oktober 2021
Konsolidasi hingga Akhir Tawaran Kapolri
Sebanyak 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan terus berkonsolidasi menanggapi tawaran Kapolri. Inisiatif itu membuktikan bahwa pelaksanaan tes wawasan kebangsaan tidak valid.
Berita Utama Edisi : Kamis, 30 September 2021
Tetap Menanti Jawaban Jokowi
Komnas HAM mendesak Presiden tetap bersikap perihal status 57 pegawai KPK, meski ada tawaran Kapolri untuk merekrut mereka ke Mabes Polri.
Berita Utama Edisi : Kamis, 30 September 2021
Agenda Reshuffle buat PAN
Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju diperkirakan akan bergeser posisinya, di antaranya Moeldoko dan Mahfud Md. Hadi Tjahjanto akan segera pensiun, diprediksi menjadi Kepala BIN.
Nasional Edisi : Rabu, 29 September 2021
Spekulasi Reshuffle Kabinet Berembus Lagi
Menteri yang berasal dari ketua partai pendukung pemerintah Jokowi ada kemungkinan tak masuk daftar reshuffle meski berkinerja kurang maksimal.
Nasional Edisi : Rabu, 29 September 2021
Menepis Alasan Keamanan di Pengangkatan Gubernur Jenderal
Tak ada alasan kemendesakan untuk menunjuk penjabat kepala daerah dari TNI dan Polri, meski dengan alasan keamanan.
Berita Utama Edisi : Selasa, 28 September 2021
Peluang Terpilih Setelah Penunjukan
Penjabat kepala daerah dapat memanfaatkan posisinya untuk kepentingan elektoral. Terlebih, penjabat gubernur dan bupati/wali kota menjelang Pemilu 2024 memiliki masa tugas panjang, yakni hingga dua tahun.
Berita Utama Edisi : Selasa, 28 September 2021
Kursi Empuk Para Perwira
Pemilihan umum serentak 2024 membuat kekosongan pemimpin di 23 provinsi dan 248 kabupaten/kota. Sejak 2016, pemerintah berulang kali menunjuk perwira TNI/Polri sebagai gubernur sementara.
Berita Utama Edisi : Senin, 27 September 2021
Opsi Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah
Jika kepala daerah yang diperpanjang masa jabatannya akan maju dalam kontestasi, mereka harus cuti pada masa kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Berita Utama Edisi : Senin, 27 September 2021
Eksis tanpa Melanggar
Sejumlah pekerja seni yang menirukan persona seniman legendaris tetap bisa eksis di dunia hiburan. Hal yang diutamakan adalah etik ketimuran.
Nasional Edisi : Jumat, 24 September 2021
Berekspresi Karya tanpa Melupakan Etik
Aturan hak kekayaan intelektual tidak membatasi ekspresi seni seseorang, melainkan mendorong lahirnya ekspresi kesenian baru. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan solusi, yaitu membuat perjanjian lisensi.
Nasional Edisi : Jumat, 24 September 2021
Butuh tapi Tak Acuh Soal Aturan Sita Aset
RUU Perampasan Aset gagal masuk ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Utang masa pembahasan undang-undang lima tahun.
Berita Utama Edisi : Kamis, 23 September 2021
Lintasan Putusan Hakim Agung Baru
Komisi III DPR mencecar 11 calon hakim agung perihal putusan yang pernah dibuat. Proses uji kelayakan dan kepatutan tidak cukup waktu untuk menggali informasi lebih dalam.
Nasional Edisi : Rabu, 22 September 2021
Hakim dengan Jejak Bermasalah Pilihan Dewan
Komisi Hukum DPR menyetujui tujuh dari 11 calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial. Tiga orang di antaranya punya jejak bermasalah.
Nasional Edisi : Rabu, 22 September 2021
Mendapuk Luhut dengan Tugas Baru
Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Tim Gernas BBI. Penunjukan ini mendapat kritik.
Nasional Edisi : Selasa, 21 September 2021
Tak Surut Desak Presiden Batalkan Pemecatan
Sejumlah pegiat antikorupsi terus mendesak pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK. Presiden harus bersikap.
Berita Utama Edisi : Senin, 20 September 2021
Keberatan Pertama dalam Sejarah Ombudsman
Ombudsman Republik Indonesia disebut baru sekali menerima keberatan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keberatan pertama dari terlapor dalam 21 tahun keberadaan Ombudsman.
Berita Utama Edisi : Senin, 20 September 2021
Rekomendasi yang Mentok di Sana-Sini
Ombudsman mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo perihal nasib pegawai KPK. Permohonan Ombudsman dan Komnas HAM untuk beraudiensi dengan Jokowi tak kunjung terwujud.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 18 September 2021
Ancaman Terbaru dalam Revisi UU ITE
Penambahan pasal tentang ketentuan pidana bagi pihak yang menyebarluaskan informasi bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat berpotensi menjadi pasal karet baru.
Nasional Edisi : Jumat, 17 September 2021
Ketua MPR Klaim PPHN untuk Pembangunan Berkelanjutan
MPR menepis tudingan adanya upaya mengakomodasi Pokok-pokok Haluan Negara ke dalam amendemen konstitusi. Hanya amendemen terbatas terhadap dua pasal di UUD 1945.
Nasional Edisi : Kamis, 9 September 2021
Agar Pembunuhan Munir Tak Kedaluwarsa
Para pegiat hak asasi manusia mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadikan kasus pembunuhan pejuang HAM, Munir Said Thalib, sebagai pelanggaran HAM berat. Jika tidak, perkara itu bisa dianulir setelah 18 tahun.
Berita Utama Edisi : Rabu, 8 September 2021
Bertumpu pada Status Pelanggaran HAM Berat
Para aktivis HAM mendesak agar kasus pembunuhan Munir Said Thalib segera ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Auktor intelektualis belum terungkap.
Berita Utama Edisi : Rabu, 8 September 2021
Ramai-ramai Menagih Janji Jokowi
Auktor intelektualis pembunuhan Munir Said Thalib belum tersentuh hingga kini. Janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus ini tak kunjung terealisasi.
Berita Utama Edisi : Selasa, 7 September 2021
Beda Pendapat Menilai Pembunuhan Munir
Tiga dari tujuh komisioner Komnas HAM menilai pembunuhan Munir Said Thalib merupakan pelanggaran HAM berat karena termasuk kejahatan kemanusiaan yang sistematis dan meluas.
Berita Utama Edisi : Selasa, 7 September 2021
Tak Sebatas Jual-Beli Jabatan
Dugaan pelanggaran hukum Bupati Probolinggo Puput Tantriana Dewi dan suaminya, Hasan Aminuddin, tak sebatas jual-beli jabatan. LSM setempat menyoroti berbagai dugaan penyelewengan anggaran.
Nasional Edisi : Sabtu, 4 September 2021
Leluasa Menilap Dana Desa
Dana desa diduga menjadi incaran kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Selain untuk memperkaya diri, penyelewengan dana desa digunakan untuk mendukung dinasti politik Hasan Aminuddin.
Berita Utama Edisi : Jumat, 3 September 2021
Tersingkir oleh Dinasti Hasan
Sejumlah pegawai desa diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas. Honor yang menjadi hak mereka juga ditahan.
Berita Utama Edisi : Jumat, 3 September 2021
Dugaan di Kasus Lain Komisioner Lili Pintauli
Komisioner KPK, Lili Pintauli Siregar, ditengarai tak hanya terlibat dalam kasus Tanjungbalai. Seharusnya tidak lagi dilibatkan mengambil keputusan dalam proses penindakan di KPK.
Nasional Edisi : Rabu, 1 September 2021
Lili Berpeluang Dilaporkan ke Polisi
Para pegiat antikorupsi mendesak Dewan Pengawas KPK membawa putusan pelanggaran etik Komisioner Lili Pintauli Siregar dan bukti-buktinya ke kepolisian. Pemimpin KPK yang melanggar Pasal 36 Undang-Undang KPK bisa dihukum 5 tahun penjara.
Nasional Edisi : Rabu, 1 September 2021
Beda Sekolah Tatap Muka di Berbagai Negara
Beberapa negara bagian di Amerika Serikat tidak mewajibkan siswa dan guru memakai masker.
Berita Utama Edisi : Senin, 30 Agustus 2021
Tak Tuntas Urusan Integritas Calon Hakim Agung
Komisioner Komisi Yudisial berbeda pendapat ketika meloloskan seorang calon hakim agung dalam tahap asesmen. Integritas calon hakim agung itu diduga bermasalah.
Nasional Edisi : Senin, 30 Agustus 2021
Merangkul PAN, Menggemukkan Dukungan
PAN resmi berkiprah di gerbong koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo. Ada tawaran posisi dua portofolio menteri.
Berita Utama Edisi : Jumat, 27 Agustus 2021
Berkerumun dan Berebut Vaksinasi
Rakyat biasa harus berkerumun dan berdesak-desakan untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19. Sebagian dari mereka sudah mendaftar dan antre, tapi kuota vaksinasi habis.
Berita Utama Edisi : Kamis, 26 Agustus 2021
Peran Pimpinan KPK di Balik Putusan Ringan Juliari Batubara
Pidana 11 tahun penjara dalam tuntutan jaksa penuntut atas kesepakatan pimpinan KPK. Tuntutan rendah ini diduga mempengaruhi vonis ringan terhadap Juliari Batubara.
Nasional Edisi : Rabu, 25 Agustus 2021
Amunisi Baru Korban Korupsi Bansos
Sebanyak 18 korban korupsi bantuan sosial oleh Juliari Batubara sedang mengajukan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung. Vonis bersalah Juliari menjadi amunisi baru penggugat.
Berita Utama Edisi : Selasa, 24 Agustus 2021
Gelombang Pandemi Lintas Teritori
Mobilitas penduduk di luar Pulau Jawa tetap tinggi selama masa PPKM level 4. Pergerakan warga tidak hanya terjadi di daerah masing-masing, tapi juga menuju Pulau Jawa.
Berita Utama Edisi : Senin, 23 Agustus 2021
Waswas Delta di 10 Provinsi
Kementerian Kesehatan menemukan 10 provinsi dengan angka kasus Covid-19 varian delta yang tinggi. Testing dan tracing belum maksimal.
Berita Utama Edisi : Senin, 23 Agustus 2021
Kebebasan Berekspresi Berujung Represi
Kebebasan sipil dirasakan semakin terancam. Mural berupa kritik merupakan ekspresi dan aspirasi yang disampaikan melalui seni.
Berita Utama Edisi : Jumat, 20 Agustus 2021
Konsolidasi Oligarki Membajak Demokrasi
Kekuatan oligarki melakukan konsolidasi lebih cepat dibanding masyarakat sipil. Membajak demokrasi untuk menjalankan kepentingannya.
Berita Utama Edisi : Jumat, 20 Agustus 2021
Termotivasi oleh Razia Pengawas Obat
Abdul Kadir bersiap merambah bisnis penjualan beras di Pulau Buru setelah sukses dalam usaha produksi dan penjualan minyak kayu putih.
Laporan Khusus Edisi : Selasa, 17 Agustus 2021
Minyak Oles Primadona Penangkal Virus
Usaha penyulingan minyak kayu putih di Pulau Buru bergeliat pada masa pandemi Covid-19. Penjualan hasil industri rumah tangga ini mulai merambah berbagai daerah di Indonesia.
Laporan Khusus Edisi : Selasa, 17 Agustus 2021
Intervensi Serentak ke Rumah Sakit
Kementerian Kesehatan mengintervensi semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperbaiki data kematian akibat Covid-19. Tidak ada proses verifikasi ulang di kabupaten/kota dan provinsi.
Berita Utama Edisi : Jumat, 13 Agustus 2021
Langkah Tepat Intervensi Rumah Sakit
Pemerintah mesti cepat memperbaiki data kematian Covid-19. Juga data kematian probable.