Pemerintah mempertahankan pasal-pasal larangan menghina presiden, kekuasaan umum, dan lembaga negara dalam rancangan terbaru KUHP. Di era kolonial, penguasa Belanda memakai pasal serupa untuk memenjarakan para pejuang kemerdekaan. Rawan dipakai untuk membungkam aktivis dan kaum oposisi.

Pemerintah berupaya mengesahkan RKUHP pada tahun ini meski sejumlah pasal dinilai masih bermasalah. Pemerintah berjanji kitab hukum pidana bukan untuk memukul oposisi.

Badan Pusat Statistik menggeber program Registrasi Sosial Ekonomi sebelum aturan pelaksanaannya ditandatangani. Berpotensi tumpang-tindih dengan data kependudukan lainnya.

Kinerja APBN pada Oktober 2022 menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menghadapi ancaman inflasi tinggi pada 2023.

KPK ikut memantau pelaksanaan Regsosek 2022. Lembaga itu telah bertemu dengan perwakilan dari tujuh kementerian dan lembaga.  

Di lapangan sepak bola, Iran dan Amerika Serikat telah berdamai. Namun Amerika Serikat malah memercik ketegangan kembali di media sosial.

Hajatan kelompok pendukung Jokowi bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, memicu kontroversi. Ada nama Ketua Kadin Arsjad Rasjid di balik kegiatan tersebut.

Indonesia menjadi perekat bangsa-bangsa di dunia. Menampilkan ekonomi daerah dan potensi pariwisata Indonesia di panggung internasional. #Infotempo

Pelelangan jasa pekerjaan EPC Pembangunan Fasilitas Penanganan Batubara (CHF) In Pit Conveyor Banko (ICB) (SPPH421).

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?