Pelaku usaha menilai bantuan pemerintah dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk korporasi belum optimal dan tidak tepat sasaran. Serapan anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi baru sebesar 32 persen dari pagu.

Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tak akan menyelesaikan persoalan rasio pajak kita yang rendah. Hal itu justru akan menjadi aturan yang diskriminatif dan membuka peluang korupsi.  

Pemerintah mulai menggulirkan insentif fiskal di sektor properti berupa diskon pajak bagi penjualan rumah tapak atau rumah susun dengan harga di bawah Rp 5 miliar.

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dengan skema ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan kriteria tertentu.