Pekerja informal dinilai perlu menjadi sasaran perluasan program pelindungan BPJS Ketenagakerjaan.

BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan menargetkan dana investasi mereka naik 11 persen dari realisasi pada tahun sebelumnya. Perseroan akan menambah porsi investasi saham dan reksa dana.

Aturan baru pencairan dana jaminan hari tua (JHT) membuat BP Jamsostek menghadapi potensi kenaikan klaim. Perusahaan mengubah strategi pengelolaan portofolio investasi untuk meningkatkan rasio solvabilitas program JHT.

Kementerian Ketenagakerjaan merevisi aturan pencairan dana jaminan hari tua (JHT). Pekerja tetap dapat mencairkan dana JHT-nya ketika terkena PHK atau mengundurkan diri dari pekerjaan.

Kontroversi aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua membuat kinerja BP Jamsostek, yang dulu disebut BPJS Ketenagakerjaan, disorot publik. Belakangan ramai soal kepemilikan aset berupa keanggotaan di tujuh lapangan golf senilai Rp 3,1 miliar.

Kementerian Ketenagakerjaan tetap menargetkan aturan revisi tentang pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) akan berlaku pada Mei mendatang. Namun Kementerian belum menjelaskan poin apa saja yang bakal diubah.

Investasi dana JHT cenderung turun. Buruh curiga kondisi inilah yang mendorong terbitnya aturan pencairan dana JHT hanya pada usia pensiun.

Anggota DPR mendukung rencana pemerintah untuk merevisi aturan pencairan JHT pada usia 56 tahun. Adapun serikat pekerja menawarkan agar revisi kembali ke aturan lama.

Sejumlah pihak mengusulkan berbagai opsi dalam revisi aturan pencairan dana JHT. Jalan kompromi atas aturan JHT yang dianggap merugikan pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berjanji akan merevisi aturan pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Putar haluan ini merupakan buntut dari instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta prosedur pencairan dana pensiun dipermudah, terutama bagi pekerja yang terkena PHK. Maju-mundur aturan pencairan JHT ini mengulang polemik yang pernah terjadi pada 2015.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan akan merevisi aturan pencairan JHT BP Jamsostek setelah dia dipanggil Presiden ke Istana. 

Pemerintah dan BP Jamsostek menunda peluncuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang seharusnya digelar kemarin.

Desakan masyarakat menjadi pertimbangan Presiden Jokowi sehingga memerintahkan Menteri Ida Fauziyah merevisi ketentuan tentang JHT. Syarat penarikan dana JHT atau jaminan hari tua akan dipermudah.

Ribuan buruh berdemonstrasi menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 mengenai pencairan JHT. Dalam pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, perwakilan buruh memberi pemerintah tenggat dua pekan untuk mencabut peraturan tersebut.  

BP Jamsostek menepis tudingan mengenai dugaan salah kelola dana program Jaminan Hari Tua (JHT) yang menimbulkan risiko gagal bayar klaim.

Dewan Jaminan Sosial Nasional mencatat pencairan klaim JHT di usia muda kian marak. Perubahan pola klaim menjadi sebab munculnya aturan baru pencairan JHT.

Pemerintah bersiap mengucurkan anggaran untuk program JKP. Menambal kebutuhan hidup pekerja yang terkena PHK dan tak bisa segera mencairkan dana JHT.

Partai pendukung maupun yang berseberangan dengan pemerintah mempersoalkan aturan baru soal pencairan JHT.

Pemerintah memasang program JKP sebagai bantalan atas regulasi perpanjangan masa pencairan JHT yang ditolak oleh pekerja. Aturan teknis dan skema JKP yang belum jelas bisa menimbulkan persoalan baru.