Putar Balik Aturan Dana Pensiun Pekerja - Berita Utama - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Putar Balik Aturan Dana Pensiun Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan akan merevisi aturan pencairan JHT BP Jamsostek setelah dia dipanggil Presiden ke Istana.

Aksi unjuk rasa buruh menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, 16 Februari 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat. tempo : 171403171361.

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Langkah tersebut ditempuh sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta penyederhanaan persyaratan dan pencairan dana JHT.

“Bapak Presiden sangat memperhatikan nasib para pekerja dan buruh serta meminta kita semua

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Jokowi BP Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan JHT Pencairan JHT

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Berita Utama

Putar Balik Aturan Dana Pensiun Pekerja
Editorial

Main Paksa Jaminan Kesehatan
Ekonomi dan Bisnis

Menanti Standardisasi Baterai Sepeda Motor Listrik
Nasional

Berharap Regulasi Perlindungan Perempuan Segera Disahkan

Konten Eksklusif Lainnya

25 April 2024
24 April 2024
23 April 2024
22 April 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.