BPK menemukan pengadaan senilai ratusan miliar rupiah yang menyalahi peraturan perundang-undangan untuk program Komponen Cadangan pada Kementerian Pertahanan. Payung hukum Komcad dinilai memberi celah penyelewengan.

Sejumlah lembaga pengawas dan auditor memeriksa penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Akurasi data menjadi sorotan. 

Alexander Marwata dan Karyoto mengakui sudah menemui pimpinan BPK untuk membahas kasus Formula E, Jumat lalu. Ada permintaan agar BPK mengaudit kerugian negara dalam penganggaran balap jet darat ini.

Ketua KPK Firli Bahuri disebut berkali-kali mendesak satuan tugas penyelidik agar menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Ada keinginan menetapkan Anies sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024.

Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit perekrutan 400 anggota tim khusus bentukan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Beragam sikap muncul atas pembentukan tim bayangan tersebut.

Empat dari sembilan calon anggota BPK yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR adalah politikus. Auditor negara dari kalangan politikus dikhawatirkan memicu konflik kepentingan yang bisa melemahkan pengawasan.

Calon anggota BPK yang akan terpilih memiliki sederet "pekerjaan rumah", misalnya meningkatkan kualitas pengawasan. Sejumlah kandidat pun menyuarakan fokus dan rencana perbaikan BPK.

Anggaran pensiun pegawai negeri terus membengkak dan membebani keuangan negara. Pemerintah pusat masih harus menanggung dana pensiun pegawai negeri daerah.

Jawaban Kementerian Pertanian terhadap pemberitaan Koran Tempo ihwal program food estate yang dinilai BPK sarat akan masalah. 

Percepatan program food estate di Kalimantan Tengah menyeret para pelaksana proyek ke pusaran persoalan. Ekosistem gambut berpotensi turut menjadi korban.

Komandan Resor Militer 102/Panju Panjung, Brigadir Jenderal Yudianto Putrajaya, menjelaskan pelaksanaan ekstensifikasi food estate Kalimantan Tengah, termasuk kendala yang dihadapi timnya.

Di tengah compang-campingnya program food estate, pemerintah menyiapkan proyek lumbung pangan baru di sejumlah daerah. Dikhawatirkan hanya menjadi kedok pembangunan infrastruktur yang haus lahan dan anggaran.

Nasib petani di proyek food estate Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, tak menentu. Skema baru pengembangan kawasan dianggap tak menguntungkan.

Kementerian Pertanian menjelaskan sejumlah temuan BPK dan liputan Tempo soal sejumlah permasalahan pada proyek food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Proyek infrastruktur food estate yang digarap Kementerian PUPR berpotensi menggerus kas negara. Kelebihan pembayaran mencapai miliaran rupiah. 

Ambisi Presiden Jokowi meningkatkan ketahanan pangan dari proyek lumbungan pangan ambyar. Tak belajar dari kesalahan pendahulunya.

Dua tahun setelah dicanangkan Presiden Joko Widodo, pembangunan kawasan sentra pangan alias food estate di sejumlah daerah terindikasi berantakan. Audit BPK juga mengungkap seabrek permasalahan, dari perencanaan hingga pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Proyek senilai triliunan rupiah ini berpotensi gagal total.

Perkara dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menunggu disidangkan. Kejaksaan baru membidik dua grup debitor bermasalah. 

Kredit macet di LPEI menurut data yang diterima Tempo pernah mencapai Rp 16 triliun. OJK pun memberikan surat peringatan kepada LPEI akibat rasio pinjaman bermasalah yang tinggi sejak 2018.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap buruknya pengelolaan aset properti warisan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Meski tercatat di buku Kementerian Keuangan, aset negara bernilai triliunan rupiah itu faktanya masih dikuasai pihak ketiga. Ada potensi hilang tak berbekas.

Selain soal kelemahan tata kelola dan pengamanan aset, laporan Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelemahan pada pendataan aset BLBI. Pemerintah mengklaim sudah melakukan pendataan secara akuntabel.

Audit BPK mengungkap buruknya pengelolaan aset BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) oleh Kementerian Keuangan. Aset properti senilai Rp 5,8 triliun dikuasai pihak ketiga. 

Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit proyek pembangunan stasiun pemancar jaringan seluler 4G yang dilakukan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo). Penyelesaian proyek ini terus molor.

Kementerian Agama mendukung pengusutan dugaan penyimpangan dana bantuan operasional pendidikan atau BOP Pesantren. Sebagian bantuan ada yang sudah dikembalikan.

BPK perlu membongkar modus salah bayar pengadaan alat kesehatan Covid-19 di Kementerian Kesehatan. Bisa saja salah bayar itu karena adanya dugaan suap, gratifikasi, ataupun konflik kepentingan.

Kelebihan bayar pengadaan alat kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam anggaran 2021 Kementerian Kesehatan mencapai Rp 167 miliar. Sebagian besar kelebihan bayar berdasarkan temuan BPK itu belum dikembalikan hingga Januari 2022.

Audit BPK mengungkap kejanggalan dalam pengadaan alat tes antigen Covid-19 di Kementerian Kesehatan pada 2021. Dikempit sembilan perusahaan, proyek senilai Rp 1,46 triliun itu disinyalir menerabas banyak aturan.

Audit BPK menemukan jutaan alat tes antigen Covid-19 hasil pengadaan Kementerian Kesehatan tak memenuhi spesifikasi masa kedaluwarsa. Seluruhnya dipasok oleh perusahaan yang sama.

Kejanggalan pengadaan alat rapid test antigen sudah berulang kali terjadi. IBC dan FITRA mendorong Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi.

Pengadaan alat tes cepat Covid-19 senilai Rp 1,46 triliun di Kementerian Kesehatan sarat masalah. Dianggap pemborosan anggaran, berpotensi merugikan keuangan negara. 

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelebihan stok tes antigen Covid-19. Tim auditor juga menyebut ada 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan dengan nilai Rp 31,34 triliun.

BPK merilis temuan 297 bets atau 78.361.500 dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa izin bets yang dikeluarkan BPOM. Pemerintah mengklaim vaksin tersebut tetap aman.

Jual-beli opini wajar tanpa pengecualian dari BPK berangkat dari pandangan yang terlalu membesar-besarkan opini tersebut. BPK perlu memeriksa integritas para auditornya.

Sejumlah perusahaan BUMN pernah mengalami kegagalan investasi. Sebelumnya ada kasus PT Jiwasraya dan PT Asabri. 

Hanya segelintir kunjungan kerja luar negeri DPR yang disertai dengan laporan. BPK mendapati praktik manipulasi lawatan.

Ada setoran rutin ke auditor BPK agar Pemkab Bogor memperoleh predikat WTP. Pemkab Bogor sudah tujuh kali berturut-turut mendapat predikat WTP dari BPK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan sistem pengawasan bank berbasis teknologi yang disebut OSIDA. Apa saja manfaatnya?

Kontroversi aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua membuat kinerja BP Jamsostek, yang dulu disebut BPJS Ketenagakerjaan, disorot publik. Belakangan ramai soal kepemilikan aset berupa keanggotaan di tujuh lapangan golf senilai Rp 3,1 miliar.

BP Jamsostek menepis tudingan mengenai dugaan salah kelola dana program Jaminan Hari Tua (JHT) yang menimbulkan risiko gagal bayar klaim.

Kebijakan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT BP Jamsostek) dinilai akan berdampak positif pada pengelolaan dana investasinya.

Achmad Fauzi, penulis buku Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum, mengaitkan masalah korupsi di Bekasi dengan indeks integritas KPK yang gagal mengidentifikasi potensi rasuah.

PT Angkasa Pura 1 (Persero) berupaya mencari tambahan pendapatan lewat proyek kemitraan di sejumlah bandara. Program daur ulang aset menjadi salah satu strategi penyehatan keuangan operator bandara pelat merah tersebut. 

Pemerintah akan menekan beban pembayaran bunga utang dengan cara menekan kupon imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Untuk mencegah penambahan utang baru, pemerintah bakal mengoptimalkan sumber pembiayaan non-utang.

Pemerintah dinilai perlu menyesuaikan strategi belanja hingga meningkatkan penerimaan pajak untuk mengurangi potensi defisit dan penambahan utang negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan risiko peningkatan utang melampaui batas yang direkomendasikan sejumlah lembaga internasional.

Pemerintah Kabupaten Bogor membantah ada kerugian negara dalam penggunaan dana hibah sebesar Rp 23 miliar.

Selama ini BPK sudah mengaudit NGO atau LSM serta organisasi kemasyarakatan yang memakai uang negara, seperti Majelis Ulama Indonesia. Pemeriksaan oleh BPK mengacu pada standar pemeriksaan dan standar audit.

Koalisi Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia menentang audit represif. NGO rutin diaudit kantor akuntan publik dan ditembuskan ke pemerintah.

Selain mendapati persoalan bantalan rel dan sistem persinyalan, BPK menemukan spesifikasi kereta layang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pengait gerbong yang seharusnya otomatis, terpasang dengan sistem manual. Alat deteksi anjlokan rel tidak semuanya terpasang sesuai dengan kontrak awal. Ketidakcocokan ini menyebabkan LRT Jabodebek rawan kecelakaan.

Ketidakcocokan spesifikasi teknis menyebabkan LRT Jabodebek rawan kecelakaan.

INKA terlambat menyediakan 31 train set pesanan KAI untuk LRT Jabodebek. Berpotensi mengganggu rencana operasi.

BPK menemukan sejumlah masalah dalam proyek LRT Jabodebek, jauh sebelum terjadi tabrakan. Karut-marut terentang dari tahap perencanaan hingga pembangunan. Rentetan masalah terjadi dalam pengadaan dan pemasangan komponen rel kereta serta sistem persinyalan. Sengkarut persoalan itu berpotensi merugikan negara dan membahayakan keselamatan penumpang.   

Putusan Mahkamah Konstitusi mengoreksi pasal soal impunitas atau kekebalan hukum pejabat dalam Perpu Penanganan Covid-19 layak diapresiasi. Menjadi momentum bagi penegak hukum untuk terus menelisik dugaan penyelewengan.

Dalam hasil audit pada 2019, BPK menemukan persoalan pada sistem persinyalan LRT.

Sejumlah pihak meminta dua lembaga, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pemeriksa Keuangan, berkolaborasi mengungkap pejabat publik yang memiliki perusahaan di negara suaka pajak, seperti yang terekam dalam Pandora Papers. Selain dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo, Pandora Papers memuat nama pengusaha dan bekas menteri pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Istana terus bungkam.

DPR tetap meloloskan dua calon anggota BPK yang tak memenuhi syarat formal.

Pemilihan anggota BPK kali ini dinilai sebagai yang terburuk sepanjang sejarah.

Dalam 22 tahun terakhir, anggaran pendapatan dan belanja negara masih terbebani oleh dampak kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Harus membayar bunga dan pokok surat utang negara yang diterbitkan di era krisis moneter 1997-1998.  

Dinas Kesehatan DKI Jakarta membeli masker N95 pada penyedia yang menawarkan harga lebih mahal. Layak ditindaklanjuti KPK atau kejaksaan.

Pemerintah mesti mengkaji ulang rencana pembentukan lembaga pengelola investasi (LPI). Selain hadir pada saat yang tidak tepat di tengah ketidakpastian perekonomian global, keberadaan lembaga investasi itu berpotensi membuka ruang bagi para penjarah uang negara beroperasi secara mudah.