BPK telah mengendus permasalahan pada proyek jalan tol Waskita Karya. Diduga jadi penyebab terganggunya arus kas perusahaan.

KPK usut dugaan keterlibatan pejabat lain dalam korupsi tunjangan kinerja Kementerian ESDM. Pegawai yang dicekal terkonfirmasi.

Kalau memang penyelenggaraan Formula E bermasalah, jangan ragu membeberkan bukti dugaan korupsinya.

Tunjangan kinerja untuk memuluskan reformasi birokrasi bertahun-tahun dikorupsi di Kementerian Energi. Mengalir ke auditor BPK.

KPK menemukan pencairan dana fiktif tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Bisa meluas ke kementerian lain.

Kejaksaan terus menyelidiki korupsi proyek Bakti Kominfo. Menteri Kominfo Johnny Plate batal diperiksa tim penyidik kejaksaan.

Rencana BRIN bekerja sama dengan pihak swasta dikhawatirkan bakal mengabaikan fungsi lembaga riset dan penelitian.

Komunitas periset mendukung usulan pencopotan Laksana sebagai Kepala BRIN. Komisi VII konsisten atas usulan pencopotan Laksana.

BPK siap menjelaskan kepada DPR ihwal hasil auditnya terhadap BRIN. Senayan ogah disalahkan.

Ketika berbagi program dengan DPR, BRIN justru mematikan proyek sistem peringatan dini tsunami. Aset riset pun terbengkalai.

Armada kapal riset eks-BPPT disinyalir teronggok tak terurus. BRIN berkukuh memberikan pengelolaan kepada swasta.

Program sistem peringatan dini tsunami berhenti di era BRIN. Tak hanya menyebabkan aset mangkrak, tapi juga bencana kemanusiaan.

BPK tengah mengaudit Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN membebaskan periset berdomisili di mana saja.

Badan Riset dan Inovasi Nasional menyiapkan dana dan program bagi anggota Komisi VII DPR. Dana untuk para periset malah seret.  

KPK sudah delapan kali melakukan gelar perkara Formula E. Beragam permintaan pimpinan KPK setiap kali ekspose. 

Pimpinan KPK kembali melobi BPK agar mau mengaudit kerugian negara dalam Formula E. Mereka mengekspose kasus Formula E di BPK.

BPK menemukan sejumlah masalah dalam proyek tower BTS 4G. Dari kelebihan bayar, keterlambatan penyelesaian, hingga keharusan membayar denda.

Badan Pemeriksa Keuangan mencium kejanggalan penyaluran dana hibah di Jawa Timur sejak 2021. Potensi korupsi dana hibah terjadi karena program ini kerap diperdagangkan.

Apa saja masalah Wanaartha Life hingga izin usahanya dicabut OJK?

BPK menemukan pengadaan senilai ratusan miliar rupiah yang menyalahi peraturan perundang-undangan untuk program Komponen Cadangan di Kementerian Pertahanan. Sejumlah pengadaan dilakukan mendahului kontrak dan sebagian barang didatangkan sebelum ada anggaran. Payung hukum pasukan cadangan ini dinilai memberi celah penyelewengan.

BPK menemukan pengadaan senilai ratusan miliar rupiah yang menyalahi peraturan perundang-undangan untuk program Komponen Cadangan pada Kementerian Pertahanan. Payung hukum Komcad dinilai memberi celah penyelewengan.

Sejumlah lembaga pengawas dan auditor memeriksa penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Akurasi data menjadi sorotan. 

Alexander Marwata dan Karyoto mengakui sudah menemui pimpinan BPK untuk membahas kasus Formula E, Jumat lalu. Ada permintaan agar BPK mengaudit kerugian negara dalam penganggaran balap jet darat ini.

Ketua KPK Firli Bahuri disebut berkali-kali mendesak satuan tugas penyelidik agar menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Ada keinginan menetapkan Anies sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024.

Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit perekrutan 400 anggota tim khusus bentukan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Beragam sikap muncul atas pembentukan tim bayangan tersebut.

Empat dari sembilan calon anggota BPK yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR adalah politikus. Auditor negara dari kalangan politikus dikhawatirkan memicu konflik kepentingan yang bisa melemahkan pengawasan.

Calon anggota BPK yang akan terpilih memiliki sederet "pekerjaan rumah", misalnya meningkatkan kualitas pengawasan. Sejumlah kandidat pun menyuarakan fokus dan rencana perbaikan BPK.

Anggaran pensiun pegawai negeri terus membengkak dan membebani keuangan negara. Pemerintah pusat masih harus menanggung dana pensiun pegawai negeri daerah.

Jawaban Kementerian Pertanian terhadap pemberitaan Koran Tempo ihwal program food estate yang dinilai BPK sarat akan masalah. 

Percepatan program food estate di Kalimantan Tengah menyeret para pelaksana proyek ke pusaran persoalan. Ekosistem gambut berpotensi turut menjadi korban.

Komandan Resor Militer 102/Panju Panjung, Brigadir Jenderal Yudianto Putrajaya, menjelaskan pelaksanaan ekstensifikasi food estate Kalimantan Tengah, termasuk kendala yang dihadapi timnya.

Di tengah compang-campingnya program food estate, pemerintah menyiapkan proyek lumbung pangan baru di sejumlah daerah. Dikhawatirkan hanya menjadi kedok pembangunan infrastruktur yang haus lahan dan anggaran.

Nasib petani di proyek food estate Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, tak menentu. Skema baru pengembangan kawasan dianggap tak menguntungkan.

Kementerian Pertanian menjelaskan sejumlah temuan BPK dan liputan Tempo soal sejumlah permasalahan pada proyek food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Proyek infrastruktur food estate yang digarap Kementerian PUPR berpotensi menggerus kas negara. Kelebihan pembayaran mencapai miliaran rupiah. 

Ambisi Presiden Jokowi meningkatkan ketahanan pangan dari proyek lumbungan pangan ambyar. Tak belajar dari kesalahan pendahulunya.

Dua tahun setelah dicanangkan Presiden Joko Widodo, pembangunan kawasan sentra pangan alias food estate di sejumlah daerah terindikasi berantakan. Audit BPK juga mengungkap seabrek permasalahan, dari perencanaan hingga pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Proyek senilai triliunan rupiah ini berpotensi gagal total.

Perkara dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menunggu disidangkan. Kejaksaan baru membidik dua grup debitor bermasalah. 

Kredit macet di LPEI menurut data yang diterima Tempo pernah mencapai Rp 16 triliun. OJK pun memberikan surat peringatan kepada LPEI akibat rasio pinjaman bermasalah yang tinggi sejak 2018.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap buruknya pengelolaan aset properti warisan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Meski tercatat di buku Kementerian Keuangan, aset negara bernilai triliunan rupiah itu faktanya masih dikuasai pihak ketiga. Ada potensi hilang tak berbekas.

Selain soal kelemahan tata kelola dan pengamanan aset, laporan Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelemahan pada pendataan aset BLBI. Pemerintah mengklaim sudah melakukan pendataan secara akuntabel.

Audit BPK mengungkap buruknya pengelolaan aset BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) oleh Kementerian Keuangan. Aset properti senilai Rp 5,8 triliun dikuasai pihak ketiga. 

Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit proyek pembangunan stasiun pemancar jaringan seluler 4G yang dilakukan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo). Penyelesaian proyek ini terus molor.

Kementerian Agama mendukung pengusutan dugaan penyimpangan dana bantuan operasional pendidikan atau BOP Pesantren. Sebagian bantuan ada yang sudah dikembalikan.

BPK perlu membongkar modus salah bayar pengadaan alat kesehatan Covid-19 di Kementerian Kesehatan. Bisa saja salah bayar itu karena adanya dugaan suap, gratifikasi, ataupun konflik kepentingan.

Kelebihan bayar pengadaan alat kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam anggaran 2021 Kementerian Kesehatan mencapai Rp 167 miliar. Sebagian besar kelebihan bayar berdasarkan temuan BPK itu belum dikembalikan hingga Januari 2022.

Audit BPK mengungkap kejanggalan dalam pengadaan alat tes antigen Covid-19 di Kementerian Kesehatan pada 2021. Dikempit sembilan perusahaan, proyek senilai Rp 1,46 triliun itu disinyalir menerabas banyak aturan.

Audit BPK menemukan jutaan alat tes antigen Covid-19 hasil pengadaan Kementerian Kesehatan tak memenuhi spesifikasi masa kedaluwarsa. Seluruhnya dipasok oleh perusahaan yang sama.

Kejanggalan pengadaan alat rapid test antigen sudah berulang kali terjadi. IBC dan FITRA mendorong Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi.

Pengadaan alat tes cepat Covid-19 senilai Rp 1,46 triliun di Kementerian Kesehatan sarat masalah. Dianggap pemborosan anggaran, berpotensi merugikan keuangan negara. 

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelebihan stok tes antigen Covid-19. Tim auditor juga menyebut ada 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan dengan nilai Rp 31,34 triliun.

BPK merilis temuan 297 bets atau 78.361.500 dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa izin bets yang dikeluarkan BPOM. Pemerintah mengklaim vaksin tersebut tetap aman.

Jual-beli opini wajar tanpa pengecualian dari BPK berangkat dari pandangan yang terlalu membesar-besarkan opini tersebut. BPK perlu memeriksa integritas para auditornya.

Sejumlah perusahaan BUMN pernah mengalami kegagalan investasi. Sebelumnya ada kasus PT Jiwasraya dan PT Asabri. 

Hanya segelintir kunjungan kerja luar negeri DPR yang disertai dengan laporan. BPK mendapati praktik manipulasi lawatan.

Ada setoran rutin ke auditor BPK agar Pemkab Bogor memperoleh predikat WTP. Pemkab Bogor sudah tujuh kali berturut-turut mendapat predikat WTP dari BPK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan sistem pengawasan bank berbasis teknologi yang disebut OSIDA. Apa saja manfaatnya?

Kontroversi aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua membuat kinerja BP Jamsostek, yang dulu disebut BPJS Ketenagakerjaan, disorot publik. Belakangan ramai soal kepemilikan aset berupa keanggotaan di tujuh lapangan golf senilai Rp 3,1 miliar.

BP Jamsostek menepis tudingan mengenai dugaan salah kelola dana program Jaminan Hari Tua (JHT) yang menimbulkan risiko gagal bayar klaim.

Kebijakan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT BP Jamsostek) dinilai akan berdampak positif pada pengelolaan dana investasinya.