Achmad Fauzi, penulis buku Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum, mengaitkan masalah korupsi di Bekasi dengan indeks integritas KPK yang gagal mengidentifikasi potensi rasuah.

PT Angkasa Pura 1 (Persero) berupaya mencari tambahan pendapatan lewat proyek kemitraan di sejumlah bandara. Program daur ulang aset menjadi salah satu strategi penyehatan keuangan operator bandara pelat merah tersebut. 

Pemerintah akan menekan beban pembayaran bunga utang dengan cara menekan kupon imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Untuk mencegah penambahan utang baru, pemerintah bakal mengoptimalkan sumber pembiayaan non-utang.

Pemerintah dinilai perlu menyesuaikan strategi belanja hingga meningkatkan penerimaan pajak untuk mengurangi potensi defisit dan penambahan utang negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan risiko peningkatan utang melampaui batas yang direkomendasikan sejumlah lembaga internasional.

Pemerintah Kabupaten Bogor membantah ada kerugian negara dalam penggunaan dana hibah sebesar Rp 23 miliar.

Selama ini BPK sudah mengaudit NGO atau LSM serta organisasi kemasyarakatan yang memakai uang negara, seperti Majelis Ulama Indonesia. Pemeriksaan oleh BPK mengacu pada standar pemeriksaan dan standar audit.

Koalisi Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia menentang audit represif. NGO rutin diaudit kantor akuntan publik dan ditembuskan ke pemerintah.

Selain mendapati persoalan bantalan rel dan sistem persinyalan, BPK menemukan spesifikasi kereta layang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pengait gerbong yang seharusnya otomatis, terpasang dengan sistem manual. Alat deteksi anjlokan rel tidak semuanya terpasang sesuai dengan kontrak awal. Ketidakcocokan ini menyebabkan LRT Jabodebek rawan kecelakaan.

Ketidakcocokan spesifikasi teknis menyebabkan LRT Jabodebek rawan kecelakaan.

INKA terlambat menyediakan 31 train set pesanan KAI untuk LRT Jabodebek. Berpotensi mengganggu rencana operasi.

BPK menemukan sejumlah masalah dalam proyek LRT Jabodebek, jauh sebelum terjadi tabrakan. Karut-marut terentang dari tahap perencanaan hingga pembangunan. Rentetan masalah terjadi dalam pengadaan dan pemasangan komponen rel kereta serta sistem persinyalan. Sengkarut persoalan itu berpotensi merugikan negara dan membahayakan keselamatan penumpang.   

Putusan Mahkamah Konstitusi mengoreksi pasal soal impunitas atau kekebalan hukum pejabat dalam Perpu Penanganan Covid-19 layak diapresiasi. Menjadi momentum bagi penegak hukum untuk terus menelisik dugaan penyelewengan.

Dalam hasil audit pada 2019, BPK menemukan persoalan pada sistem persinyalan LRT.

Sejumlah pihak meminta dua lembaga, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pemeriksa Keuangan, berkolaborasi mengungkap pejabat publik yang memiliki perusahaan di negara suaka pajak, seperti yang terekam dalam Pandora Papers. Selain dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo, Pandora Papers memuat nama pengusaha dan bekas menteri pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Istana terus bungkam.

DPR tetap meloloskan dua calon anggota BPK yang tak memenuhi syarat formal.

Pemilihan anggota BPK kali ini dinilai sebagai yang terburuk sepanjang sejarah.

Dalam 22 tahun terakhir, anggaran pendapatan dan belanja negara masih terbebani oleh dampak kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Harus membayar bunga dan pokok surat utang negara yang diterbitkan di era krisis moneter 1997-1998.  

Dinas Kesehatan DKI Jakarta membeli masker N95 pada penyedia yang menawarkan harga lebih mahal. Layak ditindaklanjuti KPK atau kejaksaan.

Pemerintah mesti mengkaji ulang rencana pembentukan lembaga pengelola investasi (LPI). Selain hadir pada saat yang tidak tepat di tengah ketidakpastian perekonomian global, keberadaan lembaga investasi itu berpotensi membuka ruang bagi para penjarah uang negara beroperasi secara mudah.