Kejaksaan Agung akan memanggil anggota BPK, Achsanul Qosasi. Perantara fulus korupsi BTS 4G untuk Senayan malah lenyap.

Kejaksaan Agung menelusuri hubungan auditor BPK dan penerima dana dari tersangka korupsi BTS 4G. Bagaimana nasib Menteri Dito?

Dua perantara aliran uang untuk meredam perkara korupsi BTS 4G ditangkap. Kejaksaan mengejar para penerima akhir duit sogokan.

Besarnya piutang pajak yang tak tertagih menunjukkan lemahnya sistem Direktorat Jenderal Pajak. Upaya penagihan belum optimal. 

BPK menemukan tunggakan pajak senilai Rp 7,2 triliun belum tertagih. Piutang pajak Rp 808,18 miliar daluarsa. 

BPJS Kesehatan yakin terhindar dari defisit. Pengelolaan dana jaminan sosial dan kolektabilitas iuran JKN dalam kondisi baik.

BPK menemukan masalah pengelolaan investasi dana jaminan sosial di BPJS Kesehatan. Kehilangan potensi imbal hasil senilai Rp 5,1 miliar.

Pemerintah daerah mengaku kurang dilibatkan dalam program bansos. Sinergi pusat dan daerah disoroti.

Kejaksaan menyisir kluster "pengamanan perkara" korupsi BTS. Fulus diduga mengalir ke Senayan, penegak hukum, dan auditor.

Setelah Dito Ariotedjo, giliran Edward Hutahaean diperiksa kejaksaan. Masuk daftar kluster “pengamanan perkara” korupsi BTS 4G.

Koper dari tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G yang disebut-sebut "untuk BPK" masih misterius. Bagaimana BPK merespons tuduhan?

Penyelenggaraan ibadah haji reguler pada tahun ini acakadut di banyak lini. Lebih buruk daripada temuan audit terbaru BPK.

BPK menemukan masalah penyediaan makanan dan transportasi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2022. Kembali terjadi tahun ini.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan haji pada tahun ini kembali bermasalah. Perlu melibatkan swasta.

Laporan BPK menunjukkan kacaunya persiapan rencana pembangunan IKN. Proyek ini sebaiknya dihentikan saja.

BPK menemukan beberapa masalah ihwal proyek IKN Nusantara. Berpotensi mengganggu minat calon investor.

BPK mengatakan salah satu persoalan dalam pengelolaan PMN BUMN adalah tidak dilibatkannya kementerian teknis.

BPK menemukan setumpuk masalah penyaluran PMN untuk BUMN pada 2020-2022, dari perencanaan hingga evaluasi. Apa dampaknya?

BPK menemukan sejumlah BUMN lambat merealisasi proyek yang dibiayai penyertaan modal negara. Apa saja penyebabnya?

BPK sudah menemukan setumpuk persoalan sebelum kasus dugaan korupsi Waskita Karya mencuat. Biaya proyek tol membengkak.

BPK telah mengendus permasalahan pada proyek jalan tol Waskita Karya. Diduga jadi penyebab terganggunya arus kas perusahaan.

KPK usut dugaan keterlibatan pejabat lain dalam korupsi tunjangan kinerja Kementerian ESDM. Pegawai yang dicekal terkonfirmasi.

Kalau memang penyelenggaraan Formula E bermasalah, jangan ragu membeberkan bukti dugaan korupsinya.

Tunjangan kinerja untuk memuluskan reformasi birokrasi bertahun-tahun dikorupsi di Kementerian Energi. Mengalir ke auditor BPK.

KPK menemukan pencairan dana fiktif tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Bisa meluas ke kementerian lain.

Kejaksaan terus menyelidiki korupsi proyek Bakti Kominfo. Menteri Kominfo Johnny Plate batal diperiksa tim penyidik kejaksaan.

Rencana BRIN bekerja sama dengan pihak swasta dikhawatirkan bakal mengabaikan fungsi lembaga riset dan penelitian.

Komunitas periset mendukung usulan pencopotan Laksana sebagai Kepala BRIN. Komisi VII konsisten atas usulan pencopotan Laksana.

BPK siap menjelaskan kepada DPR ihwal hasil auditnya terhadap BRIN. Senayan ogah disalahkan.

Ketika berbagi program dengan DPR, BRIN justru mematikan proyek sistem peringatan dini tsunami. Aset riset pun terbengkalai.

Armada kapal riset eks-BPPT disinyalir teronggok tak terurus. BRIN berkukuh memberikan pengelolaan kepada swasta.

Program sistem peringatan dini tsunami berhenti di era BRIN. Tak hanya menyebabkan aset mangkrak, tapi juga bencana kemanusiaan.

BPK tengah mengaudit Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN membebaskan periset berdomisili di mana saja.

Badan Riset dan Inovasi Nasional menyiapkan dana dan program bagi anggota Komisi VII DPR. Dana untuk para periset malah seret.  

KPK sudah delapan kali melakukan gelar perkara Formula E. Beragam permintaan pimpinan KPK setiap kali ekspose. 

Pimpinan KPK kembali melobi BPK agar mau mengaudit kerugian negara dalam Formula E. Mereka mengekspose kasus Formula E di BPK.

BPK menemukan sejumlah masalah dalam proyek tower BTS 4G. Dari kelebihan bayar, keterlambatan penyelesaian, hingga keharusan membayar denda.

Badan Pemeriksa Keuangan mencium kejanggalan penyaluran dana hibah di Jawa Timur sejak 2021. Potensi korupsi dana hibah terjadi karena program ini kerap diperdagangkan.

Apa saja masalah Wanaartha Life hingga izin usahanya dicabut OJK?

BPK menemukan pengadaan senilai ratusan miliar rupiah yang menyalahi peraturan perundang-undangan untuk program Komponen Cadangan di Kementerian Pertahanan. Sejumlah pengadaan dilakukan mendahului kontrak dan sebagian barang didatangkan sebelum ada anggaran. Payung hukum pasukan cadangan ini dinilai memberi celah penyelewengan.