Bekas anggota tim sukses dan relawan Joko Widodo bertebaran sebagai komisaris di perusahaan negara. Intensitas penunjukan komisaris berlatar belakang politis meningkat dua tahun sebelum pemilihan presiden 2019. Usul nama datang dari partai politik, kalangan relawan, hingga menteri. Berdasarkan temuan awal Transparency International Indonesia, sekitar 40 persen dari 490 posisi komisaris BUMN berlatar belakang politis.

Pemilihan komisaris dalam badan usaha milik negara tidak bisa dilepaskan dari unsur politik.

DPR dan pemerintah pusat seharusnya mendengarkan keberatan Majelis Rakyat Papua atas revisi UU Otonomi Khusus Papua. Pemaksaan agenda Jakarta hanya akan meruntuhkan kepercayaan dan memperluas antipati rakyat Papua.

Pasal penghinaan terhadap presiden sudah tidak relevan lagi. Pasal dalam rancangan KUHP itu mengancam demokrasi.

Pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil terkontraksi hingga 13,28 persen pada triwulan I 2021.

Sejumlah sekolah elite swasta turut dilibatkan dalam penerimaan peserta didik baru khusus untuk jalur afirmasi.

Usul memindahkan pasal penghinaan presiden dari ranah pidana ke perdata menuai kontroversi. Pasal warisan kolonial ini kerap digunakan untuk membungkam kritik.

Pendaftaran vaksinasi Covid-19 untuk warga di DKI dapat dilakukan melalui aplikasi Halodoc.

Melalui pembentukan holding, Industri Pertahanan akan berada di bawah brand yang baru yaitu Defend ID.

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?