DPR dan pemerintah pusat seharusnya mendengarkan keberatan Majelis Rakyat Papua atas revisi UU Otonomi Khusus Papua. Pemaksaan agenda Jakarta hanya akan meruntuhkan kepercayaan dan memperluas antipati rakyat Papua.
Editorial. tempo : 167932507733
DEWAN Perwakilan Rakyat dan pemerintah pusat seharusnya mendengarkan keberatan Majelis Rakyat Papua (MRP) atas revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Penolakan MRP terhadap revisi setengah hati undang-undang tersebut—yang kini tengah bergulir di Senayan—harus dibaca sebagai keinginan orang Papua untuk tidak terus didikte oleh Jakarta.
Pekan ini, perwakilan MRP bersafari ke sejumlah lembaga di Jakarta untuk menyampaikan as
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.