Edisi Kamis, 24 April 2014
Nasional
Berita Lainnya
Olah Raga
Ryan Giggs memiliki dua hari untuk mempersiapkan debutnya sebagai pelatih. Sabtu mendatang, dia akan memimpin Manchester United menghadapi Norwich City di Liga Primer Inggris.
Giggs, 40 tahun, ditunjuk oleh manajemen United sebagai caretaker, mengisi kursi kosong yang ditinggalkan David Moyes, yang dipecat pada Selasa lalu. Kebijakan perdana pemain sayap asal Wales yang masih tercatat sebagai anggota tim utama Red Devils itu adalah memanggil rekannya, Paul Scholes, untuk membantunya sebagai staf pelatih.
Baca Selengkapnya
Berita Lainnya
Makassar
Berita Lainnya
Nusa
KUPANG -- Bupati Sumba Barat, Jubilate Pieter Pandango, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan 158 unit sepeda motor pada 2011 senilai Rp 3,2 miliar.
"Kami menetapkan Bupati Sumba Barat sebagai tersangka kasus pengadaan sepeda motor," kata Ridwan Angsar, dari bagian Hubungan Masyarakat Kejati NTT, kemarin.
Baca Selengkapnya
Berita Lainnya
Berita Utama-Jateng
Berita Lainnya
Opini
M. Dawam Rahardjo,
Rektor Universitas Proklamasi '45, Yogyakarta
Pada awal 1970, dalam pidato halalbihalal bersama Gerakan Pemuda Islam (GPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pelajar Islam Indonesia (PII) berjudul "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat", Ketua PB HMI ketika itu Nurcholish Madjid mengobservasi gejala yang mencerminkan sikap "Islam Yes, Partai Islam No".
Latar belakangnya adalah bahwa pada masa Orde Baru, partai Islam Masyumi ditolak rehabilitasinya setelah dibubarkan pada 1960, yang diinterpretasikan sebagai pembendungan gerakan politik yang mencita-citakan terbentuknya negara Islam di Indonesia. Sebagai dampak dari politik Islam Orde Baru itu, umat Islam merasa takut terlibat dalam gerakan Islam politik. Situasi Islam politik itu digeneralisasi sebagai gejala penolakan terhadap partai politik Islam.
Rektor Universitas Proklamasi '45, Yogyakarta
Baca Selengkapnya
Berita Lainnya
Editorial
Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang mendukung deklarasi gerakan anti-Syiah merupakan blunder besar. Sikap itu bisa menjadi bom waktu yang bisa menyulut tindakan kekerasan yang luas. Tindakan tersebut tak bisa ditenggang. Sebagai kepala daerah, Ahmad Heryawan semestinya menjamin hak asasi seluruh warganya, termasuk hak untuk memilih keyakinan.
Yang dilakukan Ahmad Heryawan sungguh tak bisa diterima akal sehat. Senin lalu, dia memang urung hadir dalam acara deklarasi Aliansi Nasional Anti-Syiah di Masjid Al-Fajr, Cijagra, Bandung. Namun Aher--panggilan Ahmad Heryawan--mengirim utusannya, Asisten Kesra Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Ahmad Hadadi, Aher menyatakan, "Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan kepada seluruh umat Islam yang senantiasa memelihara nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keislaman, sehingga nilai-nilai itu tidak ternodai dengan ajaran-ajaran sesat."
Baca Selengkapnya
Metro
JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima aduan dari seorang siswa lain yang diduga menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan Taman Kanak-kanak Jakarta International School (JIS). Anak ini bahkan menyatakan pernah melihat temannya-yang kasusnya sudah lebih dulu mencuat-mengalami kekerasan tersebut.
"Anak ini awalnya sering demam, tapi dianggap demam biasa. Indikasinya sama dengan korban sebelumnya," kata Ketua KPAI Asrorun Niam kemarin.
Baca Selengkapnya
Berita Lainnya
Ekonomi dan Bisnis
JAKARTA - Pemerintah akhirnya menyepakati opsi keringanan bea keluar ekspor mineral untuk perusahaan tambang. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Minerba, tarif bea keluar akan disesuaikan dengan progress pembangunan pabrik pemurnian mineral atau smelter. "Itu insentif untuk smelter," kata Bambang kemarin.
Penyesuaian tarif tersebut hanya diberikan bila jaminan kesungguhan pembangunan smelter sudah selesai. Untuk pengawasan progress pembangunan smelter ini, pemerintah akan membentuk tim yang melibatkan lintas kementerian dan tenaga independen.
Baca Selengkapnya
Berita Lainnya
Klinik Hukum Perempuan
Video
Protes Pengesahan UU Cipta Kerja
21 Maret 2023 Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI. Perpu ini merupakan bentuk lain dari UU Cipta Kerja yang dinyatakan cacat secara formil oleh Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021. Sampai saat ini, pengesahan tersebut masih mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Kenapa?
Read More
Podcast
Koran Edisi Lainnya
-
27 Maret 2023
-
26 Maret 2023
-
25 Maret 2023
-
24 Maret 2023
-
23 Maret 2023
-
22 Maret 2023