maaf email atau password anda salah


Pemerintah Malu Soal Polemik SK Sekretaris Kota

MAKASSAR -- Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Latief, mengaku malu terhadap sikap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Muhammad Kasim Wahab. Kasim dinilai bersikap arogan dalam meminta surat keputusan pengangkatan sekretaris kota terpilih, Ibrahim Saleh. "Jangan bersikap seperti itu. Seakan-akan antara pemerintah tidak saling percaya lagi," kata Abdul kemarin.

Abdul menilai sikap Kasim sudah berlebihan. Kasim selalu mendesak agar SK penetapan sekretaris kota segera diserahkan. Media juga disalahkan karena gencar memuat berita polemik SK itu. "Saya menyesalkan pemberitaan di media yang mengatakan ketidakpercayaan pemkot terhadap pemprov," ujar Abdul.

arsip tempo : 171397004697.

. tempo : 171397004697.

MAKASSAR -- Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Latief, mengaku malu terhadap sikap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Muhammad Kasim Wahab. Kasim dinilai bersikap arogan dalam meminta surat keputusan pengangkatan sekretaris kota terpilih, Ibrahim Saleh. "Jangan bersikap seperti itu. Seakan-akan antara pemerintah tidak saling percaya lagi," kata Abdul kemarin.

Abdul menilai sikap Kasim sudah berlebihan. K

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 24 April 2024

  • 23 April 2024

  • 22 April 2024

  • 21 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan