Edisi Sabtu, 1 Maret 2014
Metro
Makassar
Berita Lainnya
Berita Utama-Jateng
Berita Lainnya
Editorial
Jika Kepolisian Daerah Jawa Barat menerapkan "jam malam" di Bandung, tentu ini bukan karena film Lewat Djam Malam dulu mengambil latar di kota itu. Kondisi memang berbeda. Jam malam pada 1945 diterapkan pemerintah kolonial untuk membatasi aktivitas kaum pergerakan. "Jam malam" 2014 dilakukan untuk mengurangi potensi kekerasan oleh mereka yang menghabiskan waktu di restoran, rumah hiburan, bahkan di pinggir-pinggir jalan.
Akhir-akhir ini Kota Kembang memang rawan. Geng motor meneror banyak orang. Perkelahian di tempat hiburan cukup kerap terjadi. Yang tampaknya membuat polisi meradang adalah pembacokan Kepala Kepolisian Sektor Astana Anyar Komisaris Sutorih di sebuah tempat karaoke. Sutorih terluka karena melerai pengunjung yang bertengkar.
Baca Selengkapnya
Opini
Bawono Kumoro,
Peneliti Politik The Habibie Center
Satu lagi kepala daerah mencuri perhatian publik. Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, kini nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mencuat menjadi bahasan utama berbagai pemberitaan di media massa. Beberapa hari belakangan, Risma-sapaan akrab Rismaharini--memang tengah mendapatkan sorotan publik terkait dengan isu rencana pengunduran dirinya dari jabatan Wali Kota Surabaya. Rencana itu menjadi isu nasional lantaran berembus kabar adanya tekanan-tekanan politik terhadap Risma.
Harus diakui, sejak terpilih sebagai Wali Kota Surabaya atas sokongan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilukada 2010, Risma segera mencuri perhatian publik. Berbagai kebijakan dan langkah berani diambil Risma demi membenahi wajah Kota Pahlawan. Sejumlah kebijakan dan langkah berani itu antara lain menutup lokalisasi prostitusi Dolly dan menolak pembangunan ruas jalan tol dalam kota atas alasan pembangunan sarana transportasi massal. Bahkan, dalam sejumlah kesempatan, tanpa rasa canggung, Risma turun langsung ke lapangan melayani masyarakat, seperti membagikan masker kepada masyarakat ketika terjadi erupsi Gunung Kelud.
Peneliti Politik The Habibie Center
Baca Selengkapnya
Berita Lainnya
Ekonomi dan Bisnis
Klinik Hukum Perempuan
Video
Cawe-Cawe Jokowi Jelang Pilpres 2024, Benarkah Demi Kepentingan Negara?
Pada Senin, 29 Mei 2023. Jokowi mengatakan jika dirinya akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 mendatang guna kepentingan bangsa. Bukan kali pertama Jokowi mengatakan hal ini pada selasa 2 Mei 2023, presiden Jokowi juga pernah mengucap kata cawe-cawe saat mengadakan pertemuan di Istana Negara dengan 6 ketua umum partai politik pendukungnya, kecuali Nasdem.
Apakah cawe-cawe ini untuk kepentingan negara atau justru kepentingannya sendiri?
Apakah cawe-cawe ini untuk kepentingan negara atau justru kepentingannya sendiri?