Cawe-cawe Eddy Hiariej dalam sengketa perusahaan tambang mengusik kolega dekatnya. Mahfud Md. hendak "mencolek" Yasonna Laoly.

Sebelum perkara Eddy Hiariej sampai di KPK, Mahfud lebih dulu mengetahuinya. Mahfud dan Yasonna akan membicarakan kasus ini.

Pemerintah dan DPR berkeras mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Sejumlah pasal bermasalah berpotensi dijadikan alat untuk melindungi kekuasaan.

Kurnia Ramadhana, peneliti dari Indonesia Corruption Watch, mengungkap latar belakang pembebasan para koruptor kakap belakangan ini.

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dianggap merugikan kepentingan nasional karena dibarter dengan penggunaan wilayah untuk latihan militer Singapura lewat perjanjian kerja sama pertahanan. Kepada Tempo, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar menjawab rentetan kritik soal perjanjian ekstradisi yang ditandatangani pada Senin lalu tersebut.

Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan mematuhi putusan uji formal UU Cipta Kerja. 

Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch menunjukkan kelemahan argumen Mahkamah Agung saat membatalkan peraturan pemerintah mengenai syarat remisi bagi narapidana korupsi. Putusan yang memperlemah upaya pemberantasan korupsi.

Penambahan pasal tentang ketentuan pidana bagi pihak yang menyebarluaskan informasi bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat berpotensi menjadi pasal karet baru.

Polisi melanjutkan penyelidikan dugaan tindak pidana dalam peristiwa kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Sejumlah narapidana menyebutkan, pada malam nahas itu, tak ada petugas yang menjaga Blok C yang terbakar.

Korban kebakaran Lapas Tangerang hangus hingga susah dikenali. Mereka terjebak di dalam sel yang terlambat dibuka.

Satu dari tiga orang yang dipenjara di Indonesia merupakan pemakai narkoba. Kebakaran di Lapas Tangerang menguak kembali buruknya sistem peradilan pidana.

Kematian 41 narapidana di tengah kebakaran Lapas Tangerang bisa dicegah jika pemerintah lebih peduli. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly harus bertanggung jawab. 

Thailand dan Jepang hanya mengatur pasal penghinaan terhadap raja, ratu, atau kaisar.

Meski banyak dikritik membahayakan kemerdekaaan berpendapat, pemerintah berkukuh mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP.  

Pemerintah tetap mensosialisasi RUU KUHP lama yang masih memuat pasal-pasal kontroversial.

Sebagian fraksi menghendaki pasal-pasal penghinaan presiden tidak memuat sanksi pidana.

Hasil sigi terbaru lembaga survei memperlihatkan bahwa sejumlah menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo berkinerja kurang dan layak di-reshuffle.

Pengurus Partai Demokrat hasil kongres luar biasa Deli Serdang menempuh jalur pengadilan untuk mendapatkan pengakuan kepengurusan dari negara.

Kubu Moeldoko berencana menggugat AD/ART Partai Demokrat 2020 yang mengesahkan kepengurusan Agus Yudhoyono.