Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.

THR

  • Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi Kebijakan THR

    Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan adanya potensi maladministrasi dalam kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan pada tahun ini. Pemerintah pusat dan daerah dituntut mengawasi kepatuhan perusahaan membayar THR.

  • Kewajiban yang Terganjal Pandemi

    Realisasi pembayaran tunjangan hari raya (THR) masih dibayang-bayangi belum pulihnya kinerja perusahaan. Hal tersebut membuat perusahaan mengklaim tidak mampu membayarkan THR sesuai dengan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan.

  • Beda Swasta dengan Aparat Negara

    Tunjangan hari raya (THR) merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan pemberi kerja. Pembayaran THR tahun ini diatur dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021. Khusus untuk aparat sipil negara diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021.

  • Berkurang Tunjangan demi Pemulihan

    Kementerian Keuangan menyatakan pemangkasan anggaran tunjangan hari raya (THR) aparat negara dilakukan demi mendukung pemulihan ekonomi nasional. THR 2021 yang akan dibayar normal tanpa pemotongan tunjangan kinerja akhirnya diputuskan kembali dipangkas seperti pada 2020.

  • Hasil Penghematan Mengalir ke Program PEN

    Hasil penghematan anggaran tunjangan hari raya (THR) aparat sipil negara dan pensiunan akan menjadi bagian dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang tahun ini mencapai Rp 699,43 triliun.

Edisi Sebelumnya

Selasa, 28 September 2021
Senin, 27 September 2021
Minggu, 26 September 2021
Sabtu, 25 September 2021
Jumat, 24 September 2021
Kamis, 23 September 2021
Rabu, 22 September 2021
Selasa, 21 September 2021