maaf email atau password anda salah
Masyarakat urban punya kiat mewujudkan ketahanan pangan tanpa bergantung pada produk di pasar. Di tengah harga mencekik dan isu kelangkaan, mereka membuat minyak goreng dari kelapa hingga tempe non-kedelai. Diyakini lebih sehat dan menggoda selera.
Disparitas harga antara minyak goreng curah bersubsidi dan minyak goreng non-subsidi membuka potensi penyelewengan. Jika pemerintah gagal mencegah rembesan minyak goreng bersubsidi, pasokan untuk masyakarat yang berhak akan menyusut dan memancing kericuhan baru.
Pemerintah akhirnya melepas harga minyak goreng kemasan mengikuti mekanisme pasar. Ketentuan ini diikuti penerapan HET baru untuk minyak goreng curah. Meski harga minyak goreng kemasan melambung kurang dari 24 jam setelahnya, tambal sulam kebijakan ini tidak serta-merta menjamin ketersediaan pasokan.
Kementerian Perdagangan menyatakan terbatasnya pasokan minyak goreng disebabkan oleh kendala di tahap distribusi. Sejumlah kebijakan pun diterbitkan untuk menambah pasokan minyak goreng. Namun aneka kebijakan itu dinilai memberatkan pelaku industri.
Langkah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menaikkan DMO minyak kelapa sawit menjadi 30 persen menuai kritik. Petani, pengusaha, dan ekonom menilai Kementerian Perdagangan terburu-buru membuat kebijakan. Lutfi berkukuh menjalankan DMO 30 persen hingga pasokan minyak goreng kembali normal.
APPSI mengeluhkan tingginya harga minyak goreng di pasar tradisional. Selain harganya selangit, pasokannya seret, sehingga masih banyak pasar yang belum mendapat minyak goreng. Menteri Perdagangan menuding minyak goreng hilang di rantai distribusi.
Minyak goreng bekas pakai atau jelantah kerap berakhir menjadi limbah. Padahal, di beberapa negara, minyak bekas dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar. Studi LPEM FEB UI memperkirakan potensi produksi jelantah bisa mencapai 864.889 kiloliter per tahun.
Program pencampuran 30 persen minyak kelapa sawit dengan solar (B30) berkembang pesat. Ditopang insentif dari pemerintah, volume produksi program yang dituding sebagai penyebab tingginya harga minyak goreng ini terus ditambah. Tahun ini, biodiesel bakal dipasok oleh 22 perusahaan.
Keputusan pemerintah menggenjot produksi biodiesel membuat pasokan minyak sawit mentah (CPO) tersedot untuk bahan bakar campuran itu. Pemerintah pun pontang-panting mengatasi kelangkaan minyak goreng yang harganya sempat melambung. Di sisi lain, pengusaha cenderung menyalurkan CPO ke pabrik biodiesel lantaran tergiur insentif, yang tahun lalu nilainya mencapai Rp 51 triliun. Alokasi insentif dana sawit itu difasilitasi Undang-Undang Cipta Kerja.
Pemerintah mengakhiri kebijakan satu harga minyak goreng yang berlaku sejak 19 Januari lalu. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14 ribu per liter mulai hari ini. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim telah mengunci pasokan langsung dari kebun. Akrobat agar harga minyak goreng turun.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyelidiki dugaan kartel sebagai salah satu penyebab kenaikan harga minyak goreng. Komisi antimonopoli ini menduga para produsen besar mengatur pasokan dan harga. Ada empat produsen yang menguasai 46,5 persen pasar minyak goreng nasional.
Pemerintah mulai hari ini hingga enam bulan ke depan memberlakukan kebijakan satu harga minyak goreng senilai Rp 14 ribu per liter. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, Kementerian Perdagangan mewajibkan pelaku usaha mencatat volume ekspor olein ataupun CPO.
Pemerintah membahas rencana mensubsidi harga minyak goreng di tengah lonjakan harga CPO dunia. Subsidi diperkirakan akan menyasar sekitar 2 juta ton minyak goreng curah. Ekonom mempertanyakan rencana tersebut karena dinamika harga minyak goreng di setiap wilayah berbeda-beda.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.