maaf email atau password anda salah
Indonesia terjebak dalam gunungan utang dari Cina yang jumlahnya terus meroket sejak 2013. Sebanyak US$ 17,28 miliar atau sekitar Rp 245,7 triliun di antaranya tergolong utang tersembunyi karena masuk lewat badan usaha milik negara (BUMN) dan bank-bank pelat merah, sehingga tidak tercatat sebagai utang pemerintah. Tapi, bila pengembalian utang itu macet, negara pula yang bakal menanggung.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak hanya bakal membebani anggaran negara pada fase konstruksi akibat pembengkakan biaya pembebasan lahan dan pembangunan jaringan. Uang negara pun diprediksi terus mengucur hingga fase operasi nanti untuk menambal defisit, antara lain, akibat melesetnya perkiraan jumlah penumpang.
Presiden Jokowi akhirnya mengizinkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak cuma mengucurkan penyertaan modal, pemerintah juga menjamin utang PT Kereta Api sekiranya butuh tambahan dana. Berubahnya jalur pembiayaan ini menganulir janji Jokowi sebelumnya, yang menyebutkan bahwa megaproyek tersebut tak akan membebani keuangan negara.
Enam bulan menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China merupakan masa-masa menantang bagi Dwiyana Slamet Riyadi. Dia harus menjamin kelanjutan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta- Bandung di tengah keterbatasan dana.
Proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung melibatkan berbagai jenis teknologi asal Cina yang masih asing digunakan di dalam negeri. Dengan komitmen transfer teknologi, para pekerja Indonesia mendapat kesempatan menguasai teknologi tersebut.
PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tengah berupaya mencegah tambahan beban yang lebih besar dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Potensi pembengkakan biaya ditekan melalui penghematan pada masa praoperasi, khususnya yang terkait dengan operasional dan perawatan.
Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat meminta proyek kereta cepat Jakarta–Bandung diaudit ulang sebelum diberikan dana penyertaan modal negara (PMN). Suntikan dana dari pemerintah dibutuhkan untuk menambal pembengkakan biaya proyek yang ditaksir maksimal sebesar Rp 27 triliun.
Pemerintah mengubah rancangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan menambah satu titik pemberhentian di Padalarang. Stasiun Padalarang yang saat ini sudah berdiri akan dikembangkan untuk mengakomodasi kereta tersebut. Targetnya, stasiun itu beroperasi pada tahun depan.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.