UU ITE sering digunakan untuk mengkriminalkan pencari keadilan. Gara-gara urusan privat dibawa ke ranah publik.

Sejumlah pegiat mengkritik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru. Pasal kontroversial masih bercokol.

Pembahasan revisi UU ITE sudah hampir rampung di DPR. Kini Komisi I dan pemerintah membahas pengaturan platform digital.

Pembahasan revisi UU ITE secara tertutup menjadi celah masuknya pasal selundupan. Hak publik dalam proses legislasi dilanggar.

Kasus pencemaran nama yang menjerat OpenAI dan ChatGPT di AS memantik perdebatan soal kecerdasan buatan di mata hukum. 

Hakim terkesan membebaskan Luhut Pandjaitan berbicara di luar substansi perkara. Luhut hadir sebagai pejabat dan warga negara.

Kritik atau opini, bahkan yang menjurus pada pencemaran nama, tak selayaknya dipidanakan. Selama tak menganjurkan kekerasan.

Mediasi antara Luhut Binsar Pandjaitan dan Haris Azhar serta Fatia Maulidiyanti belum pernah terlaksana.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memberi waktu tambahan lima hari kerja bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang belum mendaftar ke situs web Kementerian. Terancam diblokir dan tidak bisa beroperasi.

Fatia Maulidiyanti, Koordinator Kontras, meninjau penegakan hak asasi manusia selama 24 tahun reformasi. Pada era Jokowi, penindasan terhadap kebebasan berpendapat masih terjadi.

Seorang penganiaya wartawan di Kupang masih buron. Kasus Fabian Latuan ini menjadi kasus terbaru yang menunjukkan ancaman terhadap kebebasan pers.

Ancaman kebebasan pers di Indonesia merambah ke dunia digital lewat pengintaian. Kerja jurnalistik semakin terkepung efek negatif digitalisasi.

DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Perlu sejumlah jaminan penguatan dengan undang-undang lain. 

Hasil survei menunjukkan masyarakat semakin takut mengeluarkan pendapat. Alarm bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi.

Rencana pemerintah mengenakan denda selangit bagi platform media sosial yang memuat koten terlarang rawan menjadi pintu masuk untuk membungkam kebebasan berekspresi. 

Aturan platform media sosial menunggu penentuan besaran denda. Bersandar pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan regulasi yang bisa menjatuhkan denda hingga jerat pidana bagi platform media sosial. Perusahaan aplikasi mesti memutus akses serta menghapus konten yang dianggap bermasalah paling lambat dalam empat jam. Berpotensi membungkam kritik dan kebebasan sipil di ruang digital.

Pemerintah bisa mendesak platform media sosial untuk menurunkan konten dan mengancam denda jika menolak. Aturan platform media Sosial mengancam kebebasan sipil di ruang digital.

Pemerintah menyiapkan rumusan denda sebagai aturan turunan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan platform media sosial muncul ketika pembahasan revisi UU ITE terhambat.

Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dukungan datang hingga ke gedung pemeriksaan.