Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya diperkirakan kian membesar pada tahun depan. Pelaku usaha meminta intervensi pemerintah.

Pelaku usaha dan buruh tak kunjung satu suara soal formulasi penetapan UMP 2023. Buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 6,5-13 persen.

Gelombang PHK massal pada perusahaan teknologi global terus terjadi, dari Twitter, Meta, Tencent, hingga Amazon. PHK menjadi opsi terakhir perusahaan untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah pendapatan yang tergerus akibat inflasi dan suku bunga tinggi.

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan telah meminta kalangan pengusaha tak melakukan PHK karena perekonomian melambat. Berapa jumlah pekerja yang sudah terkena PHK?

Asosiasi buruh menuding ada perusahaan yang menggunakan dalih resesi global dan celah dalam UU Cipta Kerja untuk melakukan PHK.

Pemerintah harus serius mencari pasar ekspor baru. Selama belasan tahun, negara tujuan ekspor Indonesia tidak berkembang.  

Gelombang PHK di sejumlah sektor industri memperburuk kinerja perekonomian.

Lebih dari 11 ribu buruh di Jawa Barat terkena PHK per Juli hingga September 2022 akibat ekspor perusahaan anjlok. Ribuan karyawan pun tidak diperpanjang masa kontraknya. Ancaman resesi global membuat gelombang pemecatan bisa makin besar. Ketika badai PHK di depan mata, program jaminan kehilangan pekerjaan dan Kartu Prakerja dari pemerintah dinilai belum efektif melindungi buruh.

Lebih dari 11 ribu buruh di Jawa Barat terkena PHK akibat pesanan produk perusahaan dari luar negeri anjlok. Sejumlah perusahaan pun mengurangi tenaga kerja dengan tidak memperpanjang masa kontrak karyawan.

Program jaminan kehilangan kerja dan Kartu Prakerja dianggap belum cukup efektif melindungi buruh dari dampak PHK. Desain dan cakupan program menjadi persoalan.

Sejumlah perusahaan aset kripto menyusun strategi menghadapi melemahnya industri koin digital. Ada yang mengurangi jumlah karyawan, ada pula yang gencar mengedukasi masyarakat.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada perusahaan rintisan (startup) teknologi terus berlanjut. Dianggap sebagai bagian dari siklus bisnis.

Pemutusan hubungan kerja mulai menimpa ratusan pekerja startup teknologi. Di tengah badai musim dingin bisnis digital, investor kian selektif mengucurkan dana segar. Seretnya aliran modal membuat perusahaan rintisan tak bisa lagi mengandalkan strategi bakar uang. Saatnya beralih ke model bisnis berkelanjutan.

Pendanaan modal ventura untuk perusahaan rintisan di bidang teknologi sedang seret. Perusahaan startup disarankan menghentikan strategi bakar uang dan beralih ke model bisnis yang lebih berkelanjutan. 

Gelombang pemutusan hubungan kerja menimpa ratusan pegawai startup digital di Tanah Air.

Kementerian Ketenagakerjaan merevisi aturan pencairan dana jaminan hari tua (JHT). Pekerja tetap dapat mencairkan dana JHT-nya ketika terkena PHK atau mengundurkan diri dari pekerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak mencabut aturan jaminan hari tua yang memicu protes buruh, melainkan hanya merevisinya. Aturan baru itu bertentangan dengan undang-undang dan aturan lain serta merugikan buruh.

Kementerian Ketenagakerjaan tetap menargetkan aturan revisi tentang pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) akan berlaku pada Mei mendatang. Namun Kementerian belum menjelaskan poin apa saja yang bakal diubah.

Sejumlah kalangan mengusulkan pelbagai opsi dalam revisi aturan mengenai pencairan Jaminan Hari Tua. Dari memperpanjang masa transisi hingga mengubah syarat pencairan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Solusi sementara bagi pekerja yang terkena PHK.

Pemerintah dan BP Jamsostek menunda peluncuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang seharusnya digelar kemarin.

Suara penolakan terhadap aturan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JHT BP Jamsostek) datang dari berbagai serikat pekerja. Mereka juga menyoroti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang belum berjalan.

Data Badan Pusat Statistik hingga akhir Agustus 2020 mencatat 14,2 persen dari jumlah penduduk usia kerja (PUK), yang mencapai 203 juta orang, terkena dampak pandemi Covid-19. Jam kerja mereka dikurangi, sebagian dirumahkan, dan ada juga yang akhirnya menganggur. Kondisi ini diyakini memicu munculnya tren pekerja paruh waktu dan tenaga lepas yang tidak mengambil pekerjaan formal.