maaf email atau password anda salah
Persaingan untuk menguasai kursi Ketua Umum PBNU semakin meruncing. Kubu Said Aqil Siroj dan Yahya Staquf sama-sama mengklaim mendapat dukungan mayoritas pengurus wilayah dan cabang. Tudingan adanya politik uang pun menguar. Tak lepas dari kepentingan politik menjelang Pemilu 2024.
Pasal di Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur presidential threshold kembali digugat di Mahkamah Konstitusi. Dianggap membahayakan demokrasi karena memberikan ruang bagi partai pendukung pemerintah untuk mengatur hasil pemilihan presiden 2024.
Fraksi di DPR masih terbelah menyikapi jadwal pemilu 2024, yang berdampak pada tahapan pilkada. Pilihan mengundur jadwal pilkada 2024 ke 2025 berpotensi melanggar UU karena masa jabatan penjabat kepala daerah di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta, akan lebih dari dua tahun.
Pemerintah dan DPR batal menentukan kepastian jadwal Pemilu 2024. KPU ingin pencoblosan anggota legislatif dan presiden digelar pada 21 Februari, sementara pemerintah berkukuh pada pertengahan Mei 2024. Bagai buah simalakama, maju-mundur tanggal pemilu punya kelebihan dan kekurangan. Partai politik belum satu suara.
MASA transisi pemilihan kepala daerah serentak semestinya tidak menyeret tentara dan polisi lebih jauh ke politik praktis. Pemerintahan Joko Widodo harus menghapus rencana penempatan perwira kepolisian dan militer sebagai pengisi sementara kursi gubernur mulai tahun depan.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.