maaf email atau password anda salah
Pejabat di Sekretariat Negara menyebutkan belum ada agenda Istana memanggil Kepala Staf TNI AD Dudung Abdurachman hingga kemarin. Pegiat demokrasi menghendaki Presiden Joko Widodo meredakan kabar ketegangan di lingkup internal TNI hingga kontroversi Dudung dan Effendi.
Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu diramu sepekan yang lalu. Diklaim telah diteken Jokowi, keputusan presiden yang memayungi tim ini dipersoalkan landasan hukumnya. Skema penyelesaian di luar pengadilan juga dikhawatirkan hanya menjadi jalan mencuci dosa pelanggar HAM.
Di tengah kian kencangnya lobi partai menuju Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo mendorong pembentukan koalisi yang mampu mengurangi polarisasi politik di masyarakat. Utak-atik pasangan calon presiden-wakil presiden digulirkan. Dianggap tak akan sukses mengakhiri politik identitas yang kadung disemai oleh elite politik.
Di tengah hiruk-pikuk koalisi partai politik untuk pemilihan presiden 2024, partai banteng moncong putih sibuk di kandang sendiri. Rencana rakernas PDIP bulan ini diramaikan oleh kabar panas-dinginnya hubungan elite partai dengan Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Manuver Ganjar dan sinyal dukungan dari Jokowi membuat gusar sebagian politikus partai itu.
Pengamat terorisme ragu akan rencana Negara Islam Indonesia (NII) Sumatera Barat menggulingkan pemerintahan Joko Widodo sebelum Pemilu 2024, seperti yang dikemukakan BNPT dan Densus 88 Antiteror. Apalagi Kabupaten Tanah Datar dan Dharmasraya, lokasi anggota NII ditangkap, bukan basis jaringan NII di provinsi itu. Kelompok ini disebut-sebut bagian dari NII Komandemen Wilayah IX pimpinan Panji Gumilang. Koran Tempo dan Langgam.id pun menelusuri ancaman makar Negara Islam tersebut.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.