maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Pemerintah Provinsi Jakarta mulai menemukan kasus positif Covid-19 di lingkungan perkantoran. Akan tetapi dua potensi kluster perkantoran ini justru berada di lingkungan pemerintahan, yaitu kantor Suku Dinas Tata Ruang dan kantor Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat. Selain itu, Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta melakukan tes usap massal setelah ditemukan enam kasus positif pada pekerjanya.
Pemerintah Provinsi Jakarta mengajukan status baru sebagai pusat ekonomi nasional bila kelak tidak lagi menjadi ibu kota. Dengan memiliki kewenangan di bidang investasi, perencanaan wilayah, dan transportasi, Jakarta berharap tetap punya peran sentral sebagai jantung perekonomian Indonesia. Ahli tata kota menilai pemindahan ibu kota negara tidak akan menghilangkan status otonomi khusus Jakarta.
Pemerintah Kota Jakarta Selatan membongkar ruko di Kemang untuk menindaklanjuti laporan dari Kepolisian Daerah Metro Jaya yang menyebutkan ada bangunan yang berdiri di atas saluran air di Kemang Utara itu. Ruko itu diduga menjadi penyebab banjir di kawasan tersebut.
Rencana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencopot kadernya, Viani Limardi, dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terhambat. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ibu Kota mengklaim belum menerima surat pengajuan penggantian antarwaktu (PAW) dari pimpinan lembaga legislatif Jakarta. Padahal Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mengumbar informasi bahwa surat tersebut telah dikirim pada awal November lalu.
Masyarakat sipil mengkritik Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang terus berupaya meloloskan mata anggaran janggal ke anggaran pendapatan belanja daerah. Keduanya pernah berencana menambah tunjangan DPRD hingga Rp 580 miliar dalam rencana kerja tahunan 2021 dan dana kunjungan dapil Rp 49 miliar pada rancangan anggaran 2022.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.