Pelindungan data pribadi kembali menjadi sorotan setelah sejumlah warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut.

Data publik sepenting data Pemilu 2024 semestinya dikelola dan disimpan di dalam negeri.  

Perlu segera dibentuk lembaga pelindung data pribadi agar kasus kebocoran data tidak terulang.

Kementerian Kesehatan didesak memberikan klarifikasi ihwal dugaan kebocoran data pribadi para pengguna aplikasi PeduliLindungi. Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk sementara waktu bisa mengambil peran lembaga pengawasan.

Dugaan kebocoran data pribadi dari aplikasi PeduliLindungi dilaporkan ke Ombudsman. DPR akan membentuk panitia kerja keamanan data untuk menelisik penyebab kebocoran data.

Koalisi masyarakat sipil tengah mengkaji peluang mengajukan judicial review UU PDP ke Mahkamah Konstitusi. Koalisi memastikan adanya kekosongan aturan dalam undang-undang ini.

Pakar analisis data menduga Bjorka sengaja mempermainkan pemerintah. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal melindungi data pribadi warga negara.

Otoritas Lembaga Pelindungan Data Pribadi dinilai minim independensi. Berpotensi timbul konflik kepentingan karena akan rancu dalam implementasi.

Indonesia dianggap tertinggal dari negara lain dalam hal pengamanan data pribadi. Uni Eropa punya general data protection regulation, dan Malaysia memiliki Personal Data Protection Act sejak 2011.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa merekomendasikan langkah teknis bila kebocoran data konsumen PLN dan IndiHome dari Telkom bisa dibuktikan. Kementerian Kominfo hingga kini masih memeriksanya.

Kebocoran data pribadi di dunia maya makin masif sejak pandemi melanda. Sebagian data tersebut dijual, tapi tak sedikit yang dibagikan gratis. Abainya pemerintah memberikan perlindungan dan minimnya tanggung jawab korporasi dalam menjaga privasi menjadi penyebab bocornya data di tengah euforia digital.

Selain dugaan kebocoran data jutaan pelanggan PLN dan IndiHome, data 21 ribu lebih perusahaan dalam negeri diperkirakan merembes di dunia maya. Pengelola data diminta mengungkap hasil investigasi mereka ke publik.

Korban bocornya data pribadi dinilai kesulitan menuntut tanggung jawab pengelola data karena belum ada payung hukum. Sejumlah kalangan mendesak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi segera disahkan. 

Indonesia Fintech Society menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan membangun kepercayaan digital melalui regulasi, tata kelola, serta audit.

Kader dasawisma terus berupaya menuntaskan program pendataan keluarga satu pintu terhadap 8,09 juta warga Jakarta. Dalam pelaksanaannya, mereka menemukan sejumlah kendala. Dari banyaknya keluarga yang harus didata hingga minimnya kepercayaan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jakarta kembali mendata keluarga melalui platform digital, Carik Jakarta. Kader dasawisma tiap wilayah menjadi ujung tombak rencana pendataan 8,09 juta orang di Jakarta tersebut.

Komisi I DPR dan pemerintah mulai satu pemahaman mengenai posisi otoritas perlindungan data pribadi (PDP). Dewan menargetkan RUU PDP disahkan menjadi undang-undang pada akhir 2021.

Praktisi teknologi informasi menilai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi penting untuk melindungi data masyarakat. Tanpa landasan hukum, pengelolaan data di Indonesia sulit membaik.

Data identitas serta alamat detail ribuan anak yang seharusnya dirahasiakan bocor ke mana-mana. Data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia sejak 2016 tersebut dibobol, lalu dijual di situs RaidForums seharga Rp 70 ribu saja. Membahayakan pelapor serta anak korban kekerasan atau pelanggaran hak lainnya.

Data KPAI yang bocor dijual di situs ilegal Raidforums. Lembaga negara dinilai masih kurang menyadari pentingnya keamanan siber.