Pengelolaan data pribadi masyarakat pada aplikasi PeduliLindungi tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Kementerian Kesehatan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika harus membuat surat keputusan bersama.

Pembobolan data menimpa e-commerce hingga asuransi. 

Pegiat keamanan siber mendesak pemerintah dan DPR merampungkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Perlu dilakukan segregasi, yakni pemisahan data yang boleh dan tidak boleh diakses pihak ketiga.

Permintaan pusat data di Indonesia terus meningkat pada masa pandemi Covid-19. Bahkan beberapa perusahaan penyedia pusat data melaporkan pertumbuhan penjualan sebesar 80 persen, di atas pertumbuhan rata-rata tahunan yang berkisar 31-35 persen.

Pemerintah sedang menginvestigasi data kependudukan yang bocor di dunia maya. BPJS Kesehatan mengakui sebagian data yang bocor ini mirip dengan data miliknya.

Maraknya kebocoran data pribadi ditengarai dipicu oleh tidak adanya regulasi yang tegas. Lebih mementingkan bisnis ketimbang perlindungan data.

RUU Perlindungan Data Pribadi tak kunjung disahkan DPR dan pemerintah meski masuk Program Legislasi Nasional. Ditengarai banyak kepentingan yang mengganjal.

Pemerintah menginvestigasi kelemahan sistem perlindungan data BPJS Kesehatan.

Kebebasan pers akan terancam bila aturan mengenai perlindungan data pribadi tidak bisa diseimbangkan dengan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.