Perusahaan perikanan di Bitung merumahkan sebagian ABK. Keputusan sepihak itu diambil gara-gara perusahaan terkena sanksi pencabutan izin berlayar. Tempo bekerja sama dengan Environmental Justice Foundation menggelar liputan khusus mengenai kondisi nelayan-nelayan Bitung dan Halmahera.

Nelayan tradisional di Halmahera Tengah resah dengan beroperasinya kapal-kapal besar asal Bitung di perairan mereka. Penangkapan ikan tuna di luar wilayah dan praktik transhipment yang dilakukan kapal-kapal tersebut merugikan nelayan, mengurangi pendapatan daerah, menyebabkan rawan kriminalitas, serta mengancam kelestarian lingkungan. Tempo bekerja sama dengan Environmental Justice Foundation menggelar liputan khusus mengenai kondisi nelayan-nelayan tradisional Halmahera dan mereportase praktik transhipment di sana.

Alih muatan di tengah laut (transhipment) mengancam keselamatan ABK, rawan kriminalitas, membuat jumlah ikan tidak terdata, dan merugikan pemda setempat. Kementerian Kelautan akan melarang total transhipment.  

Kontribusi ekspor tuna terhadap total volume ekspor perikanan Indonesia mencapai 15,5 persen. Sayangnya, dalam penangkapan tuna terdapat banyak masalah akibat praktik alih muatan kapal di tengah laut.

Berbagai pihak ragu praktik perbudakan akan sirna dengan keberadaan PP pelindungan ABK. Tak ada jaminan perlindungan pemerintah terhadap ABK saat berada di atas kapal.

Gugatan sejumlah bekas anak buah kapal (ABK) terhadap pemerintah mulai menunjukkan hasil. Setelah terlambat enam tahun, Presiden Jokowi akhirnya meneken peraturan pemerintah tentang penempatan dan pelindungan pelaut Indonesia di kapal berbendera asing. Namun asosiasi pelaut dan pegiat buruh migran ragu akan keampuhan aturan tersebut dalam mencegah perbudakan ABK, terutama yang direkrut secara ilegal.

Pemerintah, dengan dua peraturan yang dikeluarkan, berjanji menghapus perbudakan terhadap anak buah kapal atau ABK. Aktivis buruh migran mempertanyakan efektivitasnya.

Peraturan pemerintah yang mengatur penempatan dan pelindungan pelaut dianggap masih memiliki banyak celah. Indonesia seharusnya meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk mencegah perbudakan ABK.

Setelah lima tahun, Presiden akhirnya mengesahkan rancangan aturan tentang perlindungan bagi anak buah kapal.

Indonesia belum maksimal memberantas perdagangan manusia. Perlu regulasi dan pengawasan yang kuat.

Diduga ada ego sektoral kementerian dalam urusan tata kelola penempatan pekerja migran, termasuk ABK di kapal asing.