• Berita Utama

    Kebakaran Lapas Tangerang dan Janji Menteri Yasonna

    Satu dari tiga orang yang dipenjara di Indonesia merupakan pemakai narkoba. Kebakaran di Lapas Tangerang menguak kembali buruknya sistem peradilan pidana.


    JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meminta maaf atas meninggalnya 41 orang akibat kebakaran di Lapas Tangerang. Kementerian akan membentuk satuan tugas untuk menangani tragedi tersebut.

    Lima satuan tugas itu bekerja mulai kemarin. Kelompok pertama bertugas mengidentifikasi jenazah yang sulit dikenali lewat autopsi. Kelompok kedua mengurus pemulasaraan jenazah dari rumah sakit, autopsi, hingga keluarga korban. Kelompok ketiga menangani pemulihan keluarga korban lewat dana duka dan pendampingan psikologis. Adapun satuan tugas keempat dan kelima masing-masing mengurus koordinasi dengan lembaga lain serta koordinasi dengan media dan masyarakat soal perkembangan penyidikan. “Kami akan bertanggung jawab penuh atas kejadian ini,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Tangerang, kemarin.

    Kebakaran terjadi kemarin dinihari sekitar pukul 01.50 WIB di Pavilion Blok Chandiri Nengga II yang diisi 122 narapidana—mayoritas terlibat kasus narkotik. Api pertama kali dilihat petugas penjaga di menara pengawas, yang kemudian langsung menelepon kepala pengamanan penjara. Amukan si jago merah baru dapat dikendalikan satu setengah jam kemudian oleh puluhan petugas dengan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Dugaan sementara, kata Yasonna, api disebabkan hubungan pendek arus listrik.

    Yasonna menyalahkan banyak faktor yang menyebabkan tingginya jumlah korban. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, api menjalar begitu cepat sehingga petugas penjara tak sempat membuka semua kunci kamar narapidana. Sebanyak 81 narapidana lain selamat setelah kunci selnya dibuka. Mereka yang tewas tertinggal di belakang karena petugas menyelamatkan diri sebelum sempat membuka kunci sel.

    Polisi berjaga di pintu masuk pasca-kebakaran di Lapas Dewasa Kelas I A Tangerang, Banten, 8 September 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

    Faktor lain adalah masalah kelebihan penghuni penjara. Lapas Kelas I Tangerang seharusnya hanya diisi 600 orang, tapi dihuni 2.072 orang saat kebakaran terjadi. Petugas penjara hanya 182 orang yang bekerja bergantian. Nyaris semua penjara di Banten mengalami permasalahan yang sama, tapi Lapas Tangerang yang paling padat penghuninya.

    Karena penghuni berlebih, prasarana di bangunan berusia 49 tahun itu juga harus ditingkatkan. Pengelola Lapas Kelas I Tangerang, misalnya, sudah berulang kali menambah daya listrik. “Tapi instalasi listrik enggak pernah update,” kata Yasonna.

    Kelebihan penghuni penjara merupakan masalah lama yang gagal diselesaikan Yasonna meski sudah tujuh tahun menjadi menteri. Menurut penelitian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), semua penjara di Indonesia mengalami kelebihan penghuni rata-rata 180 persen. Kondisi penjara yang penuh menyebabkan banyak masalah. Selain kebakaran, ada ancaman kerusuhan, kaburnya narapidana, peredaran narkotik dari dalam penjara, hingga pungutan liar oleh petugas.

    Penjara diisi pengguna narkotik yang seharusnya tidak diterungku melainkan direhabilitasi. Menurut data ICJR, satu dari tiga penghuni penjara di Indonesia merupakan pengguna narkotik. Permasalahan yang sama juga terjadi di banyak negara. ICJR menyebutkan 40-80 persen orang masuk penjara karena permasalahan yang terkait dengan narkoba, dari menjual, mengedarkan, hingga memakai.

    Peneliti dari ICJR, Maidina Rahmawati, mengatakan sistem hukum di Indonesia masih memprioritaskan pidana penjara dibanding pidana alternatif. Hal ini menyebabkan penjara kelebihan penghuni. “Pidana penjara 52 kali lebih sering digunakan oleh jaksa dan hakim daripada bentuk pidana lain dalam suatu kasus kejahatan,” kata Maidina.

    Amnesty International Indonesia mengatakan terbakarnya 41 orang di Lapas Tangerang merupakan masalah hak asasi manusia. Mereka yang terbakar, menurut lembaga nirlaba ini, adalah korban buruknya sistem peradilan pidana di dalam negeri. Amnesty mendesak pejabat di Kementerian mundur. “Sudah selayaknya Menteri Hukum dan Direktur Jenderal Lapas (Reinhard Silitonga) mundur. Ini masalah serius. Hak asasi manusia banyak orang,” kata Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, kemarin.

    INDRI MAULIDAR


    Kamis, 9 September 2021

Edisi Sebelumnya

Selasa, 28 September 2021
Senin, 27 September 2021
Minggu, 26 September 2021
Sabtu, 25 September 2021
Jumat, 24 September 2021
Kamis, 23 September 2021
Rabu, 22 September 2021
Selasa, 21 September 2021